Teks foto: Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur Muhammad Faisal. (Defrico/Kaltimtoday.co)

Dispar Kaltim Ungkap Alasan Gubernur Rudy Mas'ud Arahkan Kegiatan ke Hotel BUMD: Efisiensi Anggaran

Kaltimtoday.co, Samarinda-  Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur Muhammad Faisal angkat bicara terkait surat imbauan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang meminta perangkat daerah mengutamakan penggunaan hotel milik BUMD dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan.

Faisal menjelaskan, arahan tersebut berkaitan dengan kondisi keuangan pemerintah yang saat ini mengalami keterbatasan anggaran, termasuk untuk kebutuhan kegiatan di hotel serta belanja makan dan minum. Menurutnya, penggunaan hotel BUMD dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan biaya kegiatan.

“Salah satu alasan Pak Gubernur pasti karena kondisi keuangan. Kondisi keuangan kami sudah sangat minim sekali untuk kegiatan di hotel dan makan minum,” kata Faisal.

Ia menegaskan, arahan tersebut bukan berarti seluruh kegiatan pemerintah harus selamanya dilaksanakan di hotel milik BUMD. Beberapa agenda yang sudah dijadwalkan juga akan berlangsung di hotel swasta nantinya.

“Dan itu tidak harga mati untuk seterusnya,” tegasnya. 

Faisal menyebut arahan tersebut diberikan agar kegiatan pemerintahan tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran, dengan memilih tempat yang dinilai menawarkan biaya lebih rendah.

Sebelumnya, Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kota Samarinda menyayangkan surat imbauan tersebut. 

Mereka menilai bahwa surat itu mencederai para pemilik hotel swasta di bawah naungan PHRI, karena dinilai tidak adil dalam perputaran ekonominya. Terlebih, para hotel swasta juga berkontribusi dalam PAD.

"Sangat menyayangkan sekali surat imbauan itu. Apalagi di saat efisiensi kaya gini, seluruh hotel swasta juga sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan pemerintahan atau event demi meningkatkan okupansinya," kata Ketua BPC PHRI Kota Samarinda Leny Marlina.

Ia ingin agar Gubernur Rudy Mas'ud bisa lebih bijak dalam mengeluarkan surat imbauan tersebut. PHRI berharap pemerintah justru memperbanyak penyelenggaraan event nasional di Samarinda agar mendatangkan pengunjung dari luar daerah dan mendorong tingkat hunian hotel.

"Upaya ke depannya, kami akan menerima masukan dari seluruh pengurus PHRI, kira-kira langkah apa yang bisa kami lakukan untuk menyikapi surat tersebut," tutup Leny.

[RWT]