Kaltim
Ditantang Debat Terbuka oleh Mahasiswa, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud: Sangat Berani!
SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menemui langsung massa aksi dari dari berbagai kampus yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026). Dalam pertemuan perdana tersebut, Rudy ditantang untuk melakukan debat terbuka.
Massa mahasiswa menyampaikan keinginan mereka untuk mengundang orang nomor satu di Kaltim tersebut dalam sebuah forum diskusi intelektual. Forum ini direncanakan sebagai ajang debat terbuka terkait sejumlah kebijakan dan program kerja pemerintah provinsi yang dinilai perlu dipertanggungjawabkan.
Mendengar tantangan tersebut, Rudy Mas’ud yang turun langsung duduk bersama mahasiswa di aspal memberikan respons tegas. Ia menyatakan kesiapannya untuk meladeni undangan debat dari para mahasiswa.
“Sangat berani. Kirim saja suratnya,” ujar Rudy Mas’ud di hadapan massa aksi di Samarinda, Senin (23/2/2026).
Pernyataan Gubernur tersebut disambut oleh para mahasiswa yang menegaskan akan segera mengirimkan surat undangan resmi ke Sekretariat Provinsi. Mahasiswa menyatakan siap menyesuaikan jadwal Gubernur dan Wakil Gubernur agar forum debat terbuka tersebut dapat terlaksana dalam waktu dekat.
Aksi unjuk rasa ini merupakan momen pertama bagi Rudy Mas'ud berdialog langsung secara formal dengan kelompok mahasiswa sejak menjabat. Selain menantang debat, mahasiswa juga membawa sejumlah poin aspirasi terkait evaluasi kinerja pemerintah daerah di berbagai sektor.
Pertemuan berlangsung cukup kondusif di mana Gubernur bersedia mendengarkan langsung poin-poin keberatan yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa sebelum akhirnya kembali masuk ke ruang kerja.
[TOS]
Related Posts
- YLBHI Desak Presiden Cabut Perpres 111/2025 dan Hentikan Persekusi Minoritas Gender
- Aliansi Perempuan Indonesia Kecam Persekusi SOGIE, Desak Evaluasi Aturan Diskriminatif
- AJI Indonesia Kecam Pengadangan Liputan di Pulau Obi dan Sikap Hotman Paris
- Sakti Gemas Didorong Jadi Pusat Layanan Digital Kaltim, Pemprov Fokus Perkuat Integrasi Data
- Koalisi Masyarakat Sipil Desak Kemenkeu Batalkan Pelibatan Babinsa Awasi Pajak









