Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Hotel Atlet yang hingga kini masih menjadi aset pasif milik pemerintah daerah. 

Padahal, bangunan strategis tersebut dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bila dikelola secara profesional.

“Bangunan ini sangat strategis dan punya potensi besar, tetapi kenyataannya hampir tidak dimanfaatkan. Aktivitas terakhir tercatat saat MTQ beberapa waktu lalu,” ujar Hasanuddin.

Hasanuddin yang akrab disapa Hamas ini menilai pemanfaatan aset daerah menjadi semakin penting di tengah menurunnya ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, Hotel Atlet disebut sebagai salah satu aset yang harus segera dikelola dengan pendekatan bisnis modern.

Sebagai langkah awal, Pemprov Kaltim telah menunjuk Perusda Mahakam Bangun Sarana (MBS) untuk mengambil alih pengelolaan hotel tersebut. Namun Hasanuddin menekankan bahwa penunjukan saja tidak cukup tanpa strategi bisnis yang terukur. 

Ia mendorong MBS menerapkan skema kerja sama business to business (B to B) dengan operator hotel profesional. Menurutnya, model ini lebih menjamin profesionalitas dan fleksibilitas dalam mengembangkan bisnis layanan.

“Kalau MBS bekerja sama dengan operator hotel profesional, hasilnya tentu lebih optimal. Banyak contoh hotel milik pemerintah di Jakarta yang berkembang pesat setelah dikelola pihak ketiga,” jelasnya.

Hasanuddin berharap pola pengelolaan baru ini mampu menjadikan Hotel Atlet sebagai aset produktif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, bukan sekadar bangunan tak terpakai.

“Aset ini harus bergerak, bukan hanya menjadi beban,” tegasnya.

Optimalisasi Hotel Atlet menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltim menghidupkan aset daerah yang selama ini kurang produktif. Melalui kolaborasi antara Perusda dan sektor swasta, pemerintah menargetkan pengelolaan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan serta mendukung kegiatan olahraga, pariwisata, dan layanan publik lainnya.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]