SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Perusahaan transportasi daring Maxim Indonesia menanggapi penyegelan kantor operasional mereka di Jalan DI Panjaitan, Samarinda, yang dilakukan oleh Satpol PP Kaltim, Rabu (31/7/2025).

Dalam pernyataan resminya, Maxim menyebut telah menerapkan tarif resmi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.673/2023 tentang tarif angkutan sewa khusus (ASK), namun menilai langkah penyegelan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang dijelaskan secara rinci.

“Kami belum menerima penjelasan yang rinci dan transparan mengenai dasar penyegelan. Kami percaya bahwa penegakan aturan harus dilakukan secara adil, terukur, dan berlandaskan regulasi yang jelas,” ujar Muhammad Rafi Assagaf, Government Relation Specialist Maxim Indonesia.

Maxim mengklaim telah menerapkan tarif baru di seluruh wilayah Kaltim dalam tiga minggu terakhir sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Namun, perusahaan juga melaporkan adanya penurunan permintaan layanan hingga 35%, yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan mitra pengemudi sebesar 45%.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan, baik dari sisi keadilan ekonomi maupun daya saing usaha,” tambah Rafi.

Maxim menekankan bahwa keberadaan mereka telah memberikan peluang ekonomi bagi ribuan warga Kaltim, dan kantor operasional mereka selama ini digunakan sebagai pusat pelatihan, layanan, dan komunikasi bagi para mitra.

“Langkah penertiban sebaiknya mengedepankan dialog, bukan tindakan administratif yang berisiko merugikan banyak pihak," tuturnya.

Perusahaan mengaku telah bersikap kooperatif dengan pemerintah dan menyampaikan evaluasi dampak penerapan tarif resmi kepada otoritas terkait. Mereka berharap penyelesaian bisa dilakukan secara dialogis dan proporsional.

[TOS]