Advertorial
Minim Sarana-Prasarana, Masih Jadi Tantangan Klasik Kearsipan di OPD Kaltim
SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Kurangnya sarana-prasarana menjadi hambatan utama dalam pengelolaan arsip di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalimantan Timur. Hal ini turut memengaruhi hasil audit kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim, dengan sebagian besar OPD memperoleh nilai di bawah standar cukup.
Zainuddin, Arsiparis Ahli Muda DPK Kaltim, menyebutkan bahwa sekitar 90-95 persen OPD tidak memiliki fasilitas penyimpanan arsip seperti filing cabinet yang memadai.
“Ketiadaan sarana ini menjadi kendala utama yang menyebabkan arsip tidak tersusun rapi sesuai aturan. Akibatnya, rata-rata nilai audit berada di bawah 40 poin,” ujar Zainuddin, Senin (9/12/2024).
Hasil audit menunjukkan bahwa OPD dengan sarana-prasarana yang memadai cenderung mendapatkan nilai lebih baik. Menurut Zainuddin, fasilitas yang baik memengaruhi kemampuan OPD dalam menyusun dan menyimpan arsip sesuai standar.
“OPD yang memiliki fasilitas seperti filing cabinet dan rak arsip umumnya lebih mudah mengelola dokumen. Ini terlihat dari nilai audit yang lebih tinggi, terutama bagi mereka yang telah dibantu dalam penyusutan dan pengelolaan arsip oleh tim kami,” jelasnya.
DPK Kaltim berkomitmen untuk membantu OPD meningkatkan sarana-prasarana guna memperbaiki tata kelola arsip. Zainuddin menekankan bahwa penyediaan fasilitas dasar seperti filing cabinet akan menjadi prioritas untuk mendukung perbaikan kearsipan.
“Jika sarana tersedia, tata kelola arsip akan lebih terorganisir, dan otomatis nilai audit akan meningkat,” tambahnya.
Langkah ini juga diharapkan dapat menciptakan kesetaraan dalam pengelolaan arsip di seluruh OPD. DPK Kaltim berencana mendorong pengadaan fasilitas yang lebih merata agar hasil audit mencerminkan standar yang adil.
“Ke depan, kami ingin semua OPD memiliki fasilitas arsip yang memadai, sehingga pengelolaan lebih efektif dan nilai audit lebih baik,” pungkas Zainuddin.
[TOS | ADV DPK KALTIM]
Related Posts
- YLBHI Desak Presiden Cabut Perpres 111/2025 dan Hentikan Persekusi Minoritas Gender
- Aliansi Perempuan Indonesia Kecam Persekusi SOGIE, Desak Evaluasi Aturan Diskriminatif
- AJI Indonesia Kecam Pengadangan Liputan di Pulau Obi dan Sikap Hotman Paris
- Sakti Gemas Didorong Jadi Pusat Layanan Digital Kaltim, Pemprov Fokus Perkuat Integrasi Data
- Koalisi Masyarakat Sipil Desak Kemenkeu Batalkan Pelibatan Babinsa Awasi Pajak









