Kaltim
PUPR Kaltim Kebut Proyek Infrastruktur Jelang Akhir Tahun, Hindari Silpa
Kaltimtoday.co, Samarinda - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat penyelesaian berbagai proyek infrastruktur menjelang akhir 2025.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) serta memastikan pembangunan berjalan sesuai target.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengatakan percepatan dilakukan di seluruh kabupaten dan kota, termasuk proyek peningkatan jalan provinsi, pembangunan gedung pelayanan publik, hingga pengendalian banjir di Samarinda.
“Semua kegiatan harus dikebut menjelang akhir tahun agar tidak ada silpa. Sekarang pekerjaan fisik di lapangan terus kita dorong percepatannya,” ujar Fitra Firnanda, Selasa (14/10/2025).
Beragam strategi ditempuh, mulai dari penambahan tenaga kerja, penerapan sistem kerja shift, hingga optimalisasi penggunaan alat berat.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM). Namun, progresnya masih terkendala proses pembebasan lahan di kawasan Karang Asam Kecil dan Karang Asam Besar.
“Normalisasi SKM tetap jalan, tapi beberapa titik masih menunggu penyelesaian lahan. Kami terus berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda agar tidak ada keterlambatan lagi,” jelasnya.
Selain itu, proyek Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) juga masuk daftar prioritas. Progres fisiknya kini hampir mencapai 100 persen dan akan segera diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk tahap operasional.
“Kita terus pantau di lapangan. Semua proyek yang sudah berjalan akan kita kejar sampai selesai tepat waktu,” tegasnya.
[TOS]
Related Posts
- YLBHI Desak Presiden Cabut Perpres 111/2025 dan Hentikan Persekusi Minoritas Gender
- Aliansi Perempuan Indonesia Kecam Persekusi SOGIE, Desak Evaluasi Aturan Diskriminatif
- AJI Indonesia Kecam Pengadangan Liputan di Pulau Obi dan Sikap Hotman Paris
- Sakti Gemas Didorong Jadi Pusat Layanan Digital Kaltim, Pemprov Fokus Perkuat Integrasi Data
- Koalisi Masyarakat Sipil Desak Kemenkeu Batalkan Pelibatan Babinsa Awasi Pajak









