Oleh: Muhammad Al Fatih (Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unmul)

WELFARE State, atau Negara Kesejahteraan, menjadi perbincangan sejumlah intelektual di Indonesia beberapa tahun terakhir. Dari kolom di media arus utama seperti Kompas hingga media arus alternatif seperti IndoProgress. Wacana ini didiskusikan sejak digaungkan oleh Partai Buruh, yang pertama kali berkontestasi pada Pemilihan Umum 2024 lalu. Singkatnya, tentang bagaimana negara hadir melalui subsidi dan jaring-jaring pengaman sosial.

Berbagai program dengan jargon “Gratis”, di saat yang sama kemudian bermunculan. Mulai dari makan siang gratis (yang kemudian menjadi Makan Bergizi Gratis) yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto, hingga “Gratispol” di bidang pendidikan dan sektor-sektor lain yang juga menjadi jargon unggul Rudy Mas’ud dan Seno Aji kala memenangkan Pemilihan Gubernur Kaltim.

Sempat tersirat di benak saya, bukankah program-program gratis itu juga merupakan Welfare State? Terlepas dari latar belakang ideologisnya, bukankah di tingkat pusat dan daerah “impian” Welfare State itu akhirnya terjawab?

Apa itu Welfare State?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, ada baiknya mungkin kita diskusikan dulu, apa itu Welfare State?

“Tumbangnya” negara-negara komunis, yang ditandai dengan runtuhnya internasionalisme Uni Soviet pada awal 1990-an, menjadikan kapitalisme bak pemain tunggal. Sayangnya, kapitalisme juga tak serta-merta menjawab persoalan. Contohnya krisis ekonomi global pada 2008 hingga semakin menganganya jurang ketimpangan antara si miskin dan si kaya hingga sekarang.

Welfare State kemudian hadir sebagai jalan tengah. Meski semula dirancang pada abad ke-18 di Jerman sebagai upaya untuk membendung komunisme, Welfare State kini justru dipandang sebagai “kiri baru” yang menjawab persoalan yang tak terjawab oleh komunisme, apalagi kapitalisme. 

Berbeda dengan komunisme, Welfare State tidak menjadikan seluruh aset menjadi milik negara (yang kita kenal dengan bahasa “merebut alat produksi”) yang akhirnya memperlambat roda ekonomi. Berbeda juga dengan kapitalisme, Welfare State tidak membiarkan perusahaan-perusahaan swasta bergerak semaunya. 

Melalui pajak progresif, Welfare State melakukan redistribusi sosial. Perusahaan swasta boleh beroperasi, namun pajak yang tinggi diberlakukan yang kemudian mengalir untuk berbagai jaminan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan.

Negara-negara Skandinavia pun menjadi rujukan praktik Welfare State. Finlandia, salah satu negara Skandinavia, maju pendidikannya bukan hanya karena sistem atau metode pengajaran, tapi karena akses pendidikan yang merata bagi semua orang. Di sana bahkan tidak ada sekolah atau kampus swasta, dan semua orang masuk ke lembaga pendidikan yang sama.

Gerakan sosialisme demokrat di Barat, termasuk di Amerika Serikat melalui Democratic Socialists of America, pun kemudian menjadikan Welfare State sebagai haluan ideologi mereka. Berbagai jargon pun digaungkan mulai dari College for All, Medicare for All (Akses Kuliah dan Kesehatan untuk Semua) yang dipopulerkan Bernie Sanders pada konvensi calon presiden pada 2016. Hingga A City You Can Afford (Biaya Hidup di Kota yang Terjangkau) yang membawa Zohran Mamdani menjadi Wali Kota New York pada awal tahun ini. 

Tawaran-tawaran yang disampaikan pada khalayak itu bukan tanpa konsekuensi. Mereka juga dengan lantang menyuarakan pajak yang ketat kepada orang kaya, atau Tax The Rich! seperti yang dipopulerkan Alexandria Ocasio-Cortez, juga salah satu politikus sosialis demokrat AS. 

Dapatkah Populisme Menjawab Impian Welfare State?

Sekarang kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana dengan sejumlah program gratis yang dijalankan di tingkat pusat hingga daerah? Apa misalnya bedanya jargon College for All, Medicare for All-nya Bernie Sanders dengan “Gratispol” di bidang pendidikan dan kesehatannya Rudy Mas’ud?

Saya pribadi punya harapan pragmatis bahwa keduanya tak ada bedanya. Sayangnya, landasan ideologis pun akhirnya berdampak pada konsekuensi praktis. Welfare State yang dijalankan berlandaskan keinginan untuk menyejahterakan rakyat, tentu berbeda dengan yang berlandaskan niat untuk meraup suara—atau kita sebut saja populisme.

Dengan melihat populisme sebagai landasan program-program gratis saat ini, perkataan Prabowo Subianto bahwa murid yang keracunan program Makan Bergizi Gratis “hanya nol koma sekian persen” pun menjadi sangat logis. Apa artinya angka sekian keracunan itu bagi suaranya di masa mendatang, ketika ada puluhan ribu orang lain yang, dalam tanda kutip, merasakan manfaatnya? 

Begitu pula ketika terjadi kasus batalnya penerima “Gratispol” dari kelas eksekutif, hingga pengunduran diri ratusan mahasiswa Unmul dari program tersebut. Apa artinya angka belasan, bahkan ratusan, ketika di atas kertas “Gratispol” disebut-sebut mengkuliahkan puluhan ribu mahasiswa pada tahun lalu dan akan mengkuliahkan ratusan ribu lagi pada tahun ini? 

Jangan pula pertanyakan mengenai Zahra Khan, mahasiswi berusia setengah abad yang berniat melanjutkan S2 Hukum namun tak mendapatkan program “Gratispol” (padahal mendapatkannya di program beasiswa sebelumnya). Suara seorang Zahra, lebih tak ada artinya lagi. 

Lebih jauh lagi, logika populisme jelas juga tak akan menjawab persoalan kaum marjinal dan minoritas. Buat apa memedulikan akses bagi disabilitas jika suaranya tak signifikan? Buat apa memperjuangkan pendirian rumah ibadah penganut agama minoritas yang ditolak kaum mayoritas (yang justru berisiko kehilangan suara mayoritas tersebut)?

Jangan lupa juga, bahwa pejabat-pejabat dengan program gratis ini menang bukan dengan keseluruhan suara. Mereka hanya memerlukan setengah lebih, atau 50+1 suara untuk menduduki jabatannya. Melihat itu, mereka yang keracunan MBG, mereka yang batal menerima “Gratispol”, kaum disabilitas hingga minoritas semakin tak ada artinya secara statistik.

Welfare State sebagai Perjuangan, Bukan Hadiah dari Elit

Maka jawabannya sudah jelas, program-program gratis di tingkat pusat maupun daerah tidak mampu menjawab impian Negara Kesejahteraan. Sebab sedari awal tujuannya adalah meraup suara mayoritas, bukan menyejahterakan semuanya tanpa terkecuali.

Dalam logika populisme, kesejahteraan rakyat justru berbahaya bagi potensi meraup suara di pemilihan mendatang. Akhirnya, bukannya memelihara orang miskin sebagaimana amanat undang-undang dasar, negara justru memelihara kemiskinan.

Logika itu dapat terlihat misalnya dalam pembagian takjil gratis (dengan tajuk “Takjil Gratispol”) yang beberapa pekan ini berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim. Jika betul-betul ingin menyejahterakan, kenapa tidak menyelaraskan dana pembagian takjil gratis dengan data penerima zakat di Badan Amil Zakat Nasional? Kenapa pula memakai “sumbangan” dana dari Organisasi Perangkat Daerah yang justru akan berpotensi mengurangi dana untuk pelayanan publik?

Maka solusinya hanya satu; Welfare State tidak bisa menjadi sesuatu yang diwujudkan secara pragmatis bak “hadiah” dari elit politik. Namun jalan panjang nan berliku yang akan kita wujudkan dengan tangan dan kaki kita sendiri. Sebagaimana lirik Baskara Putra dari .Feast; suatu saat nanti kita memimpin diri sendiri. (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co