Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, memberikan sejumlah catatan kritis kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Langkah ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam koalisi untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap sehat di tengah sorotan publik.

Agus menegaskan bahwa hubungan politik antara Partai Gerindra dan Partai Golkar masih berada dalam satu barisan sejak mengusung pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji pada Pilgub Kaltim 2024. Oleh sebab itu, menurutnya, penyampaian kritik merupakan bagian dari upaya menjaga jalannya pemerintahan tetap sehat dan terkendali.

Ia menilai dinamika politik yang terus memanas belakangan ini berpotensi mengganggu kinerja pemerintah daerah. Agus mengingatkan bahwa roda pemerintahan tidak hanya berada di tangan eksekutif, tetapi juga melibatkan legislatif yang harus berjalan selaras.

“Kondisi yang tidak kondusif tentu berdampak pada kerja-kerja pemerintahan. Kami ingin semua fokus untuk kepentingan masyarakat Kaltim,” ujarnya.

Dalam penyampaiannya, Agus menguraikan tiga isu utama yang perlu mendapat perhatian gubernur.

Pertama, ia menyoroti tuntutan publik terkait dugaan praktik nepotisme. Menurutnya, persepsi mengenai menguatnya pengaruh lingkaran keluarga dalam pemerintahan menjadi salah satu pemicu aksi demonstrasi masyarakat beberapa waktu lalu. Ia menilai hal ini perlu segera direspons agar tidak memperluas ketidakpercayaan publik.

Kedua, Gerindra mendorong evaluasi terhadap penggunaan anggaran daerah. Agus menyinggung polemik pengadaan mobil dinas mewah serta renovasi rumah jabatan yang dinilai memicu kritik masyarakat. Ia menekankan pentingnya penentuan skala prioritas agar belanja daerah benar-benar berdampak langsung bagi warga.

Sebagai perbandingan, ia menyebut DPRD juga telah melakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah pos anggaran, termasuk pengadaan kendaraan dinas di lingkungan legislatif.

Ketiga, Agus menyoroti komposisi Tim Ahli Gubernur yang dinilai belum banyak melibatkan sumber daya lokal. Ia mengatakan, masyarakat berharap adanya ruang lebih besar bagi putra daerah untuk berkontribusi, baik dalam struktur pemerintahan maupun di BUMD.

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar teknis, tetapi juga menyangkut rasa keadilan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

“Memang itu kewenangan gubernur, tetapi sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat tetap harus menjadi pertimbangan,” tutupnya.

[RWT]