SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Gelombang protes melanda Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda pada Selasa (21/4/2026). Sekitar 3.000 orang yang terdiri dari mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat adat turun ke jalan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud.

Massa menuntut audit menyeluruh terhadap kegiatan Pemerintah Provinsi Kaltim dan mendesak penghentian praktik politik dinasti serta KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Demonstran membawa berbagai poster bernada kritik tajam, salah satunya bertuliskan "Jabatan Publik Bukan Warisan Keluarga".

Aksi sempat diwarnai ketegangan saat massa terlibat adu dorong dengan pihak kepolisian yang berjaga. Meski demikian, Polda Kaltim memastikan situasi tetap terkendali hingga massa membubarkan diri secara kondusif setelah aspirasi mereka disampaikan.

Sorotan utama massa tertuju pada gurita politik dinasti keluarga Mas'ud di Kaltim. Publik mencermati posisi strategis yang ditempati saudara-saudara Rudy, mulai dari Hasanuddin Mas'ud sebagai Ketua DPRD Kaltim hingga Rahmad Mas'ud yang menjabat Wali Kota Balikpapan.

Nama-nama lain seperti Syahariah Mas'ud di DPRD Kaltim dan Hijrah Mas'ud sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur (TAGUPP) kian memperkuat dugaan adanya monopoli kekuasaan. Hal inilah yang menjadi pemicu utama tuntutan pemakzulan terhadap praktik tersebut dalam aksi demonstrasi kemarin.

Selain isu dinasti, gaya hidup mewah pimpinan daerah juga menjadi sasaran kritik. Rudy Mas'ud sempat menuai kecaman setelah Pemprov Kaltim mengalokasikan dana Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas jenis Range Rover di tengah semangat efisiensi anggaran.

Merespons tekanan publik, Rudy akhirnya mengembalikan unit tersebut kepada penyedia dan membatalkan pengadaan. Dinas Kominfo Kaltim menyebut langkah pengembalian dana ke kas daerah ini sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Persoalan anggaran kembali mencuat lewat rencana renovasi rumah dinas gubernur dan wakil gubernur senilai Rp 25 miliar. Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Muhammad Faisal, memberikan klarifikasi bahwa angka tersebut merupakan akumulasi untuk berbagai fasilitas pimpinan daerah selama beberapa tahun anggaran.

Faisal menjelaskan anggaran Rp 25 miliar itu mencakup tiga poin utama, yakni perbaikan rumah jabatan gubernur, wakil gubernur, serta penataan ruang kerja di Kantor Gubernur. Menurutnya, pembiayaan ini terbagi dalam APBD Murni 2024 dan 2025 sebagai bagian dari perawatan aset negara.

Pemerintahan Rudy Mas'ud juga sempat didera isu kebebasan pers pada Juli 2025 lalu. Insiden intimidasi terjadi saat asisten pribadi gubernur, Senja, melontarkan kalimat "tandai, tandai" kepada jurnalis yang tengah melakukan wawancara di Kantor Gubernur.

Kejadian tersebut memicu kecaman keras dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan PWI Kaltim karena dinilai mencederai demokrasi. Meski sang asisten pribadi telah meminta maaf dengan alasan kelelahan, tindakan tersebut dianggap telah merendahkan profesi wartawan dan menghalangi tugas pers.

[TOS]