Kaltimtoday.co, Tenggarong - Sikap Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang memilih walk out dari Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 memantik perhatian. 

Keputusan meninggalkan ruang sidang sebelum agenda dimulai itu diambil dengan alasan fraksi ingin mengkaji lebih mendalam arah kebijakan anggaran daerah sebelum memasuki tahap pembahasan.

Sejumlah anggota Fraksi PDI-P keluar dari Ruang Sidang Utama DPRD Kukar sesaat setelah Ketua Fraksi PDI-P, Sugeng Hariyadi, menyampaikan bahwa fraksinya belum dapat mengikuti Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidang III, Selasa (28/7/2026). Akibatnya, sidang sempat diskors sebelum akhirnya kembali dilanjutkan.

Fraksi PDI-P menilai pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa. Mereka memilih melakukan pendalaman terhadap dokumen yang baru diterima agar seluruh program dan arah kebijakan fiskal tahun depan benar-benar dikaji secara komprehensif.

Menanggapi langkah tersebut, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, mengaku menyayangkan keputusan Fraksi PDI-P yang tidak mengikuti penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dari pemerintah daerah.

Menurutnya, agenda paripurna itu baru sebatas penyampaian arah kebijakan pembangunan dan prioritas anggaran tahun 2027 yang disusun berdasarkan visi Kukar Idaman Terbaik.

"Semua orang tahu bahwa visi besar Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kukar Idaman Terbaik. Kebijakan yang kami sampaikan juga seluruhnya mengarah pada Kukar Idaman Terbaik," kata Aulia seusai rapat paripurna.

Ia menilai seluruh fraksi seharusnya terlebih dahulu mendengarkan pemaparan pemerintah sebelum memberikan penilaian atau sikap terhadap substansi KUA-PPAS.

"Kalau ada yang tidak mau mendengarkan penyampaian terkait Kukar Idaman Terbaik, tentu kami juga kurang memahami apakah itu mendukung atau tidak mendukung visi besar Kukar Idaman Terbaik untuk periode 2025–2030," tuturnya.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap menghormati keputusan politik setiap fraksi karena merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

"Namun itu kembali kepada masing-masing pihak karena hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kebijakan," tambahnya.

Lebih lanjut, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi keputusan Fraksi PDI-P meninggalkan ruang sidang.

"Kami tidak memiliki kewenangan untuk menahan Fraksi PDI Perjuangan untuk tetap berada di dalam ruangan paripurna," kata Aulia.

Terlepas dari aksi walk out tersebut, rapat paripurna tetap dilanjutkan bersama fraksi-fraksi lain yang hadir. Pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUA-PPAS APBD 2027 sebagai tahapan awal penyusunan APBD tahun depan.

Dalam kesempatan itu, Aulia memaparkan proyeksi awal APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp5,4 triliun, yang selanjutnya akan menjadi dasar pembahasan bersama DPRD.

[RWT]