DPRD SAMARINDA
DPRD Bakal Tinjau Sekolah Rakyat, Pastikan Program Tepat Sasaran dan Fasilitas Siap
Kaltimtoday.co, Samarinda - Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Samarinda mengalami penundaan selama dua pekan akibat pembangunan fasilitas yang belum rampung. Meski demikian, proses belajar mengajar dipastikan tetap berjalan sesuai rencana.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan penundaan tersebut dipengaruhi karakteristik Sekolah Rakyat yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain menerapkan kurikulum nasional, sekolah tersebut juga dilengkapi fasilitas penunjang seperti asrama yang harus siap digunakan sebelum peserta didik mulai mengikuti kegiatan.
"Kalau bicara Sekolah Rakyat memang ada perbedaan. Kurikulumnya tetap mengacu pada kurikulum pendidikan yang berlaku, tetapi mereka juga memiliki fasilitas asrama dan sarana pendukung lainnya. Karena pembangunannya belum selesai, pelaksanaan MPLS akhirnya ditunda," ujar Novan.
Ia menjelaskan, penundaan hanya berlaku pada rangkaian kegiatan awal, termasuk MPLS bagi peserta didik baru. Sementara proses belajar mengajar bagi siswa yang sudah berjalan maupun kelas baru diperkirakan tetap dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
"Belajar mengajar kemungkinan tetap berjalan. Yang tertunda hanya kegiatan-kegiatan awal seperti MPLS karena menunggu kesiapan fasilitas," katanya.
Novan menambahkan, Komisi IV DPRD Samarinda juga akan melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat, khususnya pada jenjang sekolah dasar.
Selain melihat kesiapan fasilitas, DPRD juga ingin memastikan sasaran program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang berhak, terutama anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.
"Kami ingin melihat sebaran peserta didik, terutama yang berasal dari kelompok desil 1, agar program ini benar-benar tepat sasaran," pungkasnya.
[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]
Related Posts
- Samarinda Terancam Batal Ikut Porprov Kaltim akibat Kendala Anggaran
- Hari Anak Nasional 2026, UNICEF Soroti Tantangan Kekerasan pada Anak di Indonesia
- Audit Kemenkes di RSUD AWS Samarinda: Komunikasi Medis ke Pasien Masih Lemah
- YLBHI Desak Presiden Cabut Perpres 111/2025 dan Hentikan Persekusi Minoritas Gender
- Aliansi Perempuan Indonesia Kecam Persekusi SOGIE, Desak Evaluasi Aturan Diskriminatif









