Kaltimtoday.co, Samarinda - Perusahaan Daerah (Perusda) hadir untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun faktanya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim justru mengekspos kasus di dalam Perusda yang ada di Bumi Etam beberapa waktu lalu.

Sebut saja seperti yang menimpa PT Agro Kaltim Utama (AKU) dan PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM). Dana yang seharusnya masuk sebagai PAD, justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal ini menimbulkan berbagai kecaman dari beberapa pihak. Terutama dalam menentukan jajaran direksi Perusda. Agar lebih transparan dan jika diperlukan, rolling jabatan turut dianggap krusial.

Menanggapi hal itu, Komisi II DPRD Kaltim sudah mengirimkan surat ke Biro Ekonomi Pemprov Kaltim. Disampaikan oleh anggota Komisi II, Nidya Listiyono bahwa surat itu berkenaan dengan informasi perihal proses seleksi direksi perusda. Namun, perkembangan soal rekrutmen direksi juga belum ada kelanjutan signifikan.

Baca Juga: DPRD Minta Pemkot Perkuat Pendampingan dan Permodalan UMKM

 

Baca Juga: Keterbatasan Anggaran, DPRD Samarinda Prioritaskan Perbaikan Sekolah Rusak Ringan

Baca Juga: DPRD Samarinda Dorong Perlindungan Anak Dimulai dari Keluarga hingga Pemerintah

Baca Juga: DPRD Samarinda Prioritaskan Perbaikan Penerangan Jembatan Achmad Amins Lewat APBD Perubahan

View this post on Instagram

Baca Juga: Tekan Angka Pengangguran, Helmi Abdullah Minta Job Fair di Samarinda Digelar Rutin

Baca Juga: Komisi IV Minta DP2PA Perkuat Skrining Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Baca Juga: DPRD Bakal Tinjau Sekolah Rakyat, Pastikan Program Tepat Sasaran dan Fasilitas Siap

Baca Juga: Anggaran Terbatas, KONI Kaltim Pertahankan Skema Klaster Pendanaan Cabor

Baca Juga: Samarinda Terancam Batal Ikut Porprov Kaltim akibat Kendala Anggaran

Baca Juga: Hari Anak Nasional 2026, UNICEF Soroti Tantangan Kekerasan pada Anak di Indonesia

Baca Juga: Audit Kemenkes di RSUD AWS Samarinda: Komunikasi Medis ke Pasien Masih Lemah

Baca Juga: YLBHI Desak Presiden Cabut Perpres 111/2025 dan Hentikan Persekusi Minoritas Gender

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Aliansi Perempuan Indonesia Kecam Persekusi SOGIE, Desak Evaluasi Aturan Diskriminatif

"Tapi kan hari ini sudah banyak beredar terkait syarat-syaratnya. Kita mendorong siapapun yang memiliki latar belakang bisnis, bisa masuk untuk seleksi pendaftaran. Karena banyak syaratnya," ungkap pria yang akrab disapa Tiyo itu kepada awak media.

Tiyo juga menyebutkan syarat yang dikeluarkan untuk proses rekrutmen cukup bagus. Pun dengan daftar calon jajaran direksi.

Disebutkan Tiyo, nama-nama yang tercatat itu mempunyai integritas dan kapasitas yang cocok untuk memimpin Perusda. Harapannya, direksi perusda bisa diisi oleh orang yang sesuai kompetensi dan diseleksi dengan benar.

"DPRD Kaltim tetap akan terus pantau proses rekrutmen. Komisi II tidak harus dilibatkan dalam fit dan proper test seleksi. Tidak ada ketentuan yang mengatur itu. Setidaknya, rekrutmen harus transparan dan kami diberi tahu informasi untuk prosesnya," lanjut politisi dari Fraksi Golkar itu.

DPRD Kaltim pun tengah mencari tahu rekam jejak dan pengalaman dari calon yang mendaftarkan diri untuk mengisi kursi kepemimpinan Perusda. Dibarengi dengan beberapa pertimbangan.

"Kira kira seperti itu, jangan sampai nanti ada isu lagi calon yang residivis malah menjadi pesakitan dan terpilih lagi. Kita menginginkan perusda itu lebih profitable," pungkasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]