JAKARTA, Kaltimtoday.co - Laporan terbaru PBB mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai krisis air global. Ketidaksetaraan gender disebut memperparah keamanan air dunia dan memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan dan anak perempuan.

Laporan PBB tentang Perkembangan Sumber Daya Air Dunia (United Nations World Water Development Report) yang diterbitkan UNESCO mencatat, perempuan bertanggung jawab mengambil air di lebih dari 70% rumah tangga pedesaan yang belum memiliki akses air bersih. Meski menjadi garda terdepan, mereka justru kerap tersisih dari posisi kepemimpinan dalam pengelolaan air.

Direktur Jenderal UNESCO, Khaled El-Enany, menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam tata kelola air adalah kunci pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, akses terhadap air bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak dasar yang manfaatnya akan dirasakan semua orang jika dikelola secara setara.

"Kita harus meningkatkan upaya untuk melindungi akses perempuan dan anak perempuan terhadap air. Ketika perempuan memiliki akses yang sama, semua orang akan merasakan manfaatnya," ujar Khaled El-Enany dalam siaran pers yang diterima, Kamis (19/3/2026).

Senada, Ketua UN-Water Alvaro Lario menyatakan sudah saatnya dunia mengakui peran penting perempuan sebagai pengguna, pemimpin, maupun tenaga profesional di sektor air. Ia menekankan bahwa pengelolaan air harus melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara sebagai sumber daya bersama.

Laporan bertajuk Water for All People: Equal Rights and Opportunities ini merinci bahwa 2,1 miliar orang di dunia masih kekurangan akses air minum aman. Dampaknya, perempuan dan anak perempuan secara global menghabiskan 250 juta jam setiap hari hanya untuk mengambil air—waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan atau bekerja.

Ketimpangan ini juga merembet ke sektor pendidikan dan kesehatan. Fasilitas sanitasi yang buruk menyebabkan sekitar 10 juta remaja perempuan di 41 negara terpaksa meninggalkan sekolah atau pekerjaan antara tahun 2016-2022. Selain itu, mereka rentan terhadap kekerasan berbasis gender di wilayah dengan layanan air yang tidak stabil.

Di sektor formal, keterwakilan perempuan masih sangat rendah. Data menunjukkan kurang dari satu dari lima pekerja di utilitas air adalah perempuan. Bahkan, di posisi pemerintahan yang berkaitan dengan sanitasi, jumlahnya sering kali di bawah 10 persen.

Krisis ini semakin diperburuk oleh perubahan iklim. Kenaikan suhu sebesar 1°C disebut menurunkan pendapatan rumah tangga yang dikepalai perempuan hingga 34% lebih besar dibandingkan rumah tangga laki-laki. Selain itu, jam kerja perempuan meningkat rata-rata 55 menit lebih lama akibat dampak iklim tersebut.

Menanggapi temuan ini, PBB merekomendasikan penghapusan hambatan hukum dan finansial yang menghalangi hak setara perempuan atas air dan tanah. PBB juga mendesak peningkatan pembiayaan yang responsif gender serta penguatan kapasitas teknis perempuan dalam bidang ilmiah terkait tata kelola air.

[TOS]