Kaltimtoday.co - Keputusan Israel untuk mencabut izin operasional lebih dari tiga lusin organisasi kemanusiaan pekan ini membuat kelompok-kelompok bantuan berjuang keras memahami dampak kebijakan ini terhadap operasi mereka di Gaza dan kemampuan mereka dalam membantu puluhan ribu warga Palestina yang kesulitan.

Ke-37 kelompok tersebut mewakili beberapa organisasi paling terkemuka dari seratus lebih LSM independen yang bekerja di Gaza bersama badan-badan PBB. Organisasi yang dilarang termasuk Dokter Lintas Batas (MSF), Dewan Pengungsi Norwegia (NRC), Oxfam, dan Bantuan Medis untuk Palestina (MAP).

Kelompok-kelompok ini menjalankan berbagai fungsi, mulai dari menyediakan tenda dan air hingga menyokong fasilitas medis. Meski demikian, dampak menyeluruh dari kebijakan ini masih belum sepenuhnya jelas.

Dampak paling langsung dari pencabutan lisensi ini adalah Israel tidak lagi mengizinkan kelompok-kelompok tersebut memasukkan pasokan ke Jalur Gaza atau mengirim staf internasional ke wilayah tersebut. Israel menyatakan bahwa semua kelompok yang ditangguhkan harus menghentikan operasi mereka paling lambat 1 Maret.

Israel mengeklaim bahwa kelompok-kelompok yang dilarang hanya merupakan bagian kecil dari operasi bantuan di Gaza. Namun, pejabat bantuan mengatakan mereka memenuhi fungsi spesifik yang krusial. Dalam pernyataan bersama pada hari Selasa, PBB dan LSM terkemuka menyatakan bahwa organisasi yang masih memiliki izin dari Israel "jumlahnya jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak" di Gaza.

Alasan Pencabutan Lisensi

Awal tahun ini, Israel memperkenalkan persyaratan registrasi baru yang ketat bagi lembaga bantuan. Hal yang paling menonjol adalah kewajiban bagi kelompok-kelompok tersebut untuk menyerahkan nama dan rincian pribadi staf lokal maupun internasional. Israel juga menyatakan akan melarang kelompok yang memberikan kritik keras terhadap negara tersebut.

Proses registrasi ini diawasi oleh Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel. Israel berargumen bahwa aturan ini bertujuan untuk mencegah infiltrasi kelompok Hamas dan militan lainnya. PBB dan kelompok independen membantah tuduhan tersebut serta klaim Israel mengenai adanya pengalihan bantuan dalam skala besar oleh Hamas.

Lembaga bantuan mengatakan mereka tidak mematuhi aturan itu karena khawatir penyerahan informasi staf dapat membahayakan nyawa mereka. Menurut PBB, lebih dari 500 pekerja bantuan telah tewas di Gaza selama perang berlangsung.

LSM independen memegang peran utama dalam menopang sektor kesehatan Gaza yang hancur akibat pemboman selama dua tahun. MSF menyatakan bahwa keputusan Israel akan berdampak katastrofik bagi pekerjaan mereka. MSF mendanai dan mengirim staf internasional untuk enam rumah sakit, mengelola dua rumah sakit lapangan, serta delapan pusat kesehatan primer.

Data menunjukkan tim mereka telah menangani 100.000 kasus trauma, melakukan pembedahan pada 10.000 pasien, dan menangani sepertiga dari seluruh kelahiran di Gaza. Sejak gencatan senjata dimulai awal Oktober, MSF telah memasukkan sekitar 7 persen dari 2.239 ton pasokan medis yang diizinkan masuk oleh Israel. Hal ini menjadikan mereka penyedia pasokan medis terbesar setelah badan-adan PBB dan Palang Merah.

Banyak dari 37 kelompok tersebut sebenarnya sudah diblokir untuk memasukkan pasokan ke Gaza sejak Maret lalu. Bushra Khalidi, penanggung jawab kebijakan Oxfam, menyatakan bahwa pencabutan izin ini hanya memformalkan praktik tersebut dan memberi Israel "kekebalan penuh untuk membatasi operasi dan menutup organisasi yang tidak disetujuinya."

Amed Khan, seorang filantropis kemanusiaan asal Amerika, menggambarkan situasi ini sebagai tantangan administratif yang mematikan. "Ini adalah kematian oleh birokrasi," ujarnya, merujuk pada semakin sulitnya menyalurkan bantuan karena berkurangnya organisasi yang disetujui Israel untuk menerima dan mendistribusikan pasokan tersebut.

[TOS | AP]