Kaltim
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Tinjau Kantor Wilayah BPN Kaltim: Dorong Peningkatan Kapasitas dan Integritas demi Kepercayaan Publik
Kaltimtoday.co, Samarinda - Dalam kunjungan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim, Kamis (29/2/2024), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya membangun kapasitas dan integritas untuk menciptakan instansi yang terpercaya di mata masyarakat.
Berlokasi di Jl. M. Yamin, Samarinda, Menteri AHY melakukan peninjauan menyeluruh terhadap ruangan dan fasilitas layanan di kantor tersebut. Dalam sambutannya, AHY menyerukan kepada seluruh tim Kanwil BPN Kaltim agar terus berkomitmen pada nilai-nilai layanan, profesionalisme, dan kepercayaan.
"Menjadi lembaga yang dipercaya publik merupakan tujuan kita, dengan menjalankan tugas dan pelayanan secara efisien dan transparan," kata AHY.
Menurut Menteri AHY, dua elemen kunci, yaitu integritas dan kapasitas, harus diperkuat secara simultan untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN. Lebih lanjut, ia menyoroti peran ganda Kanwil BPN Kaltim dalam melayani masyarakat dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan infrastruktur yang memadai, termasuk penggunaan drone untuk pengukuran tanah yang lebih akurat, Menteri AHY yakin bahwa Kanwil BPN Kaltim mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
"Kami juga telah mengadopsi aplikasi digital untuk mempermudah proses pengukuran tanah, memastikan layanan yang cepat dan nyaman bagi masyarakat," ungkapnya.
Kunjungan ini dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, termasuk Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, dan pejabat lainnya, menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan publik.
[TOS]
Related Posts
- Dosen Unmul Kritik Pilkada Lewat DPRD, Sebut Potensi Hidupkan Kembali Orde Baru
- Pemulihan Pasca Bencana Banjir, Kaltim Kirim Bantuan Rp 1 Miliar ke Sumatera Barat
- Komisi III DPR: Pendemo Hanya Bisa Dipidana Jika Picu Keonaran dalam KUHP Baru
- Cegah Praktik Keuangan Ilegal, KUHP Baru Ancam Rentenir dan Pinjol Ilegal dengan Pidana Penjara
- Demokrat Sejalan dengan Presiden Prabowo, Dukung Opsi Pilkada Melalui DPRD









