Oleh: Nasrullah (Pengajar dan Peneliti Universitas Mulawarman)

RP8,5 MILIAR. Itu harga mobilnya. Mewah? Sudah pasti. Mahal? Begitu kiranya, jika dibandingkan dengan kendaraan pada umumnya. Pantas? Tergantung bagaimana “mengomunikasikannya”. Mobil mahal ini, apakah “simbol” kemewahan atau maksimalisasi pelayanan?

Pada tahap ini, saya melihat bukan sekadar mahal, mewah, dan pantas tidaknya mobil seharga Rp8,5 miliar ini. Kalau dibilang mahal, itu sudah pasti. Apalagi jika dibandingkan dengan rakyat jelata seperti saya yang sampai sekarang belum mampu beli mobil. Tapi, “ini kan mobil pemerintah, untuk digunakan melayani masyarakat”. Nah, persis di situlah celahnya.

Persoalannya, mampukah Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang tengah mendapat sorotan, mengomunikasikan maksud dan tujuannya membeli kendaraan seharga itu di tengah wacana “efisiensi” pemerintah dan di tengah fakta “kesulitan ekonomi” rakyat sekarang ini?

Itu yang pertama: komunikasi. Sampai di sini, persoalan berlanjut ke hal kedua: kepercayaan. Seberapa percaya rakyat Kaltim terhadap maksud gubernurnya? Apakah “kinerja” Gubernur sekarang ini sudah menunjukkan tren positif dan diapresiasi oleh rakyat Kaltim? Tentu, Gubernur perlu mendengar dari pelbagai pihak, bukan hanya pembantu dan lingkaran kekuasaannya saja. Seberapa “dipercaya” beliau sebagai orang nomor satu di Kaltim?

Komunikasi (communication) dan kepercayaan (trust) adalah dua hal yang saya lihat berpengaruh pada isu viralnya rencana pembelian mobil dinas Pemprov Kaltim seharga Rp8,5 miliar ini. Di jagat maya, isunya sudah ke mana-mana, bahkan sampai mengulik profil-profil keluarga sang Gubernur. Yah, namanya juga dunia digital kekinian. No viral, no justice, begitu keyakinan sebagian besar netizen.

Tentu, soal viralnya keluarga Mas’ud di Kaltim ini bisa disikapi dalam dua hal. Pertama, biarkan saja, toh sejauh ini “logistik” (ongkos politik) bisa dinilai menentukan pilihan politik. Jadi, keluarga Mas’ud di Kaltim selama logistiknya kuat, posisi politiknya tetap akan dinilai memikat. Kedua, imej dan reputasi adalah segalanya dalam politik. Bahkan, logistik sering digelontorkan dalam rangka menjaga “imej” dan “reputasi” politik tersebut.

Jika dalil kedua ini diamini oleh Rudy Mas’ud sebagai Gubernur, tentu beliau akan mempertaruhkan reputasinya dengan tidak membiarkan isu ini digoreng ke mana-mana. Tindakan preventif akan segera diambil. Efektivitas “komunikasi” akan ditata kembali agar lebih menyentuh, dan “kepercayaan” publik akan dijaga bahkan dipulihkan jika dinilai telah bergeser ke bandul negatif. Ya, komunikasi dan kepercayaan. That’s it.

Akan tetapi, jika dalil atau sikap pertama yang menjadi panduan, keadaan akan dibiarkan begitu saja. Toh, pada 2029 nanti, kekuatan logistik (ongkos politik) keluarga ini, dengan jaringan bisnis dan politik yang ada sekarang, boleh jadi dinilai tak akan sulit untuk kembali berkuasa. Apalagi, jika kondisi pemilih tetap pragmatis dan tak kunjung kritis terhadap calon pemimpin yang dipilihnya. Belum lagi, jika pilihan calon memang tak banyak-banyak amat, bahkan dikondisikan agar calonnya itu-itu saja. Tak banyak pilihan. Mas’ud’s family boleh jadi kembali akan berkuasa, jika memang hanya itu orientasinya.

Namun, benarkah politik sesungguhnya hanya soal perlombaan materi dan orientasi kekuasaan semata? Bagaimana dengan pengetahuan, kapasitas, integritas, dan kepercayaan publik? Bahkan, muruah—meminjam diksi yang dipilih Rudy Mas’ud sendiri. Apakah semuanya bisa dibeli? Benarkah uang dapat mengatur segalanya? Benarkah kekuasaan semata hanya bicara soal “kekuatan” saja tanpa mempertimbangkan “kecerdasan” dan “kepatutan”?

Membicarakan soal ini, saya teringat akan satu buku menarik berjudul Prince of Persia: The Sands of Time (2010). Bukan kebetulan, Iran yang berada pada Persian’s Land, saat ini sedang berjibaku dalam perang melawan Amerika dan sekutunya di Timur Tengah. Jika Anda penggemar film, ini adalah film yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku.

Buku The Prince of Persia bilang begini, ada tiga komponen utama dalam kekuasaan negara. Pertama, Otot-nya negara. Kedua, Otak-nya negara. Ketiga, Hati-nya negara. Buku ini tentu mendahului film Dirty Vote (2024) yang memperkenalkan konsep Otot, Otak, dan Ongkos. Di buku ini, Ongkos yang dalam Dirty Vote merupakan unsur ketiga boleh jadi dimasukkan dalam kategori Otot yang bermakna kekuatan materi yang turut mendukung kekuasaan yang bersifat fisikal. Sementara itu, unsur Hati-nya negara ditempatkan pada unsur ketiga yang diposisikan seolah sebagai penjaga “pintu belakang” sebuah kekuasaan negara.

Jika otot dan otaknya negara dapat kita pahami dan sadari dengan relatif mudah, hati-nya negara boleh jadi luput atau diabaikan dari perhatian setiap penguasa. Otot kekuasaan bisa diasosiasikan dengan pertahanan, keamanan, kesiapan logistik, dan hal-hal yang bersifat material. Sementara itu, Otak kekuasaan berelasi dengan kecerdasan, penguasaan pengetahuan, keterampilan berdiplomasi, dan tentunya kemampuan berkomunikasi juga ada di sini.

Terakhir, Hati-nya kekuasaan. Unsur ini menyangkut ketulusan dan keikhlasan seorang pemimpin. Hal inilah yang sulit dan tidak bisa dimanipulasi, apalagi hanya mengandalkan peran konsultan PR (Public Relation). Pelakunya harus benar-benar aktor kekuasaan itu sendiri. Seberapa kuat “sense” dan ikatan batin penguasa dengan rakyatnya?

Sayang seribu sayang, unsur Hati-nya negara ini justru adalah penentu seberapa kuat “kepercayaan” (trust) rakyat banyak kepada pemimpinnya. Dimanipulasi dan direkayasa bagaimanapun, sayangnya, rakyat tahu bagaimana menilainya. Bahkan, lembaga survei pun hanya bisa mengklaim angka-angka secara kuantitatif. Di tahap ini, kepercayaan (trust) dipertaruhkan. Maka, orang bijak bilang: Hati-hati dengan “hati”, di situ segalanya dipertaruhkan.

Kembali ke mobil mewah Gubernur. Ya, Gubernur Kaltim di Indonesia. Secara Otot, apalagi Ongkos, sejauh ini tidak diragukan lah ya. Pak Gub Kaltim lagi kuat-kuatnya. Secara Otak, barangkali kecerdasan komunikasi saja yang perlu lebih ditata dan ditingkatkan efektivitasnya. Secara Hati, nah, boleh jadi di sini letak kuncinya.

Dalam hal Hati-nya kekuasaan Gubernur Kaltim terkait mobil mewah Rp8,5 miliar ini, boleh jadi “sensitivitas” publik tersentuh. Bukan tidak mungkin, mobil mewah Rp8,5 miliar ini “melukai” perasaan rakyat. Ia menyentuh ruang terdalam “hati” masyarakat. Bukan hanya di Kaltim, tapi di seluruh negeri. Ingat, netizen tidak mengenal batas teritorial wilayah.

Olehnya itu, pesan tulisan ini, “hati-hati dengan ‘hati’-nya masyarakat, Pak Gub”. Kekuasaan juga perlu penjaga “Hati”, Hati-nya negara. Hati-nya kekuasaan. Belajar dari Prince of Persia: Ongkos, Otot, dan Otak saja tidak cukup, Hati juga jauh lebih penting. Hati-nya negara. Hati-nya kekuasaan. (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co