Kaltimtoday.co, Berau - Pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan menjadi ancaman serius tenaga kerja di Kabupaten Berau. Kondisi ini dianggap Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto sebagai alarm bagi daerah agar segera menyiapkan startegi jitu mengurangi angka pengangguran, Jumat (13/3/2026).

Pasalnya kata Subroto, sektor pertambangan sejauh ini masih menjadi penopang keuangan daerah termasuk banyak dari karyawannya merupakan putra daerah. Sehingga, daerah dikatakannya jangan terus menerus terpaku dengan sektor tersebut.

Dalam hal ini, dirinya meminta, kepada perusahaan agar tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal, apabila PHK dalam jumlah besar tersebut nantinya akan terjadi.

“Kalau memang terjadi PHK massal, pesan saya kepada perusahaan tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal,” katanya.

Dalam hal ini pula, Subroto tetap berharap agar tenaga kerja lokal yang ada bisa meningkatkan kemampuannya, sehingga dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk tetap dipertahankan.

Dirinya memberi contoh, pekerja yang sebelumnya hanya menjadi pendamping sopir (helper) maupun kernet bisa meningkatkan kemampuannya dalam menyetir. Dengan begitu, tenaga kerja lokal mempunyai kesempatan untuk naik jenjang di dalam pekerjaannya.

“Kita tidak ingin, apabila kebijakan pengurangan tenaga kerja justru lebih banyak menimpa warga lokal, sebaliknya yang dari luar tetap bertahan,” katanya.

Padahal kata politisi Golkar itu, sesuai dengan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal yang ada di Berau, komposisi yang sewajibnya dipatuhi adalah, 80 persen. Maka keharusan tersebut kata dia adalah mutlak.

Saran tersebut menurut dia adalah pilihan terbaik untuk menekan angka pengangguran yang berdampak terhadap masyarakat Berau.

“Dengan begitu, PHK massal tidak terlalu berdampak kepada hak kesejahteraan masyarakat lokal, kita juga berharap agar karyawan lokal yang ada tadi bisa bekerja dengan giat dan ulet agar perusahaan tetap bisa memberi kesempatan bekerja dengan baik,” tandasnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]