Samarinda
Soroti Drainase Developer Perumahan yang Tak Sesuai Standar, DPRD Samarinda Minta Dinas Terkait Tinjau Ulang
Kaltimtoday.co, Samarinda - Program penangan banjir Pemkot Samarinda saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Adapun jumlah anggaran proyek pelebaran drainase di sejumlah titik wilayah Samarinda menelan dana sebesar 41,3 miliar rupiah.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Fraksi Demokrat DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting saat ditemui di Ruang Komisi I DPRD Samarinda.
"Selagi itu baik untuk kesejahteraan masyarakat kami dorong, agar masalah banjir segera diminimalisir," ungkapnya, Senin (04/11/2021).
Namun demikian, dirinya menyoroti aktivitas developer perumahan yang justru dianggap tidak memperhatikan standarisasi drainase.
Hampir semua developer perumahan, kata Ginting, kebanyakan tidak melengkapi standarisasi drainase. Pihaknya mengatakan, luas wilayah perumahan tidak sebanding dengan drainasenya.
"Semua developer perumahan belum melengkapi drainase. Saya bilang itu hanya akal-akalan saja dibuat kecil drainasenya hanya formalitas saja," tegasnya.
Oleh sebab itu Joni menilai, peranan dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Dinas Perizinan tidak pernah meninjau lapangan secara langsung.
"Sebagai contoh, saya tinggal perumahan Bumi Sempaja, itu drainasenya kecil sekali tidak sebanding dengan kapasitas air, "tambahnya.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda tersebut, meminta perangkat perizinan harus memastikan dan meninjau ulang seluruh developer perumahan yang sedang berjalan agar tidak terulang kembali.
"Makanya kemarin saat paripurna, saya sampaikan tolong ditinjau ulang seluruh developer perumahan yang sedang berjalan, apakah sudah sesuai dengan standar drainasenya, " tutupnya.
[SDH | NON | ADV DPRD SAMARINDA]
Related Posts
- Saefuddin Zuhri Diproyeksikan NasDem Lanjutkan Kepemimpinan Samarinda
- Intrusi Air Laut Meningkat, Lima IPA di Samarinda Kurangi Jam Operasional
- Bidik Prestasi di Asia, Borneo FC Jelaskan Alasan Kenaikan Harga Tiket
- TPP Tenaga Kesehatan Kaltim Segera Dibayarkan, Anggaran Empat Bulan Sudah Disiapkan
- Operasional Pasar Pagi Nombok Rp5 Miliar Per Tahun, Komisi II DPRD Samarinda Soroti Beban APBD








