Kaltimtoday.co - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, menyatakan kesiapannya menghadapi wacana penggunaan hak angket oleh DPRD Kaltim. Rudy menilai langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif yang dijamin oleh konstitusi.

Pernyataan ini disampaikan Rudy dalam jumpa pers di Hotel Atlet Sempaja, Samarinda, Kamis (23/4/2026). Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, lembaga legislatif memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah melalui instrumen yang sah.

“Berkaitan dengan hak angket, hak interpelasi, dan hak pendapat itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20, bahwa fungsi pengawasan itu dimiliki oleh DPR,” ujar Rudy.

Rudy memaparkan bahwa fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran melekat pada seluruh tingkatan parlemen. Menurutnya, pembagian fungsi ini merupakan implementasi prinsip trias politika agar kekuasaan negara tetap seimbang.

Pemprov Kaltim, tegas Rudy, siap memberikan penjelasan transparan apabila DPRD memutuskan untuk menjalankan hak angket sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menjamin pemerintah akan membuka seluruh data yang diperlukan oleh dewan.

“Kami siap untuk memaparkan sesuai dengan aturan. Tentu kita membuka data semuanya,” tegasnya.

Terkait pelaksanaan APBD, Rudy mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak berjalan sendiri. Setiap program dan anggaran yang dijalankan merupakan hasil kesepakatan bersama dengan pihak legislatif.

“Dalam kita melaksanakan APBD itu tidak bisa disesatkan kalau DPRD itu tidak setuju, jadi tentu sama-sama,” kata Rudy menambahkan.

Wacana hak angket ini mencuat setelah ribuan mahasiswa dan masyarakat menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Kaltim, Selasa (21/4/2026). Demonstrasi tersebut berujung pada penandatanganan pakta integritas oleh tujuh fraksi di parlemen.

Salah satu poin utama dalam pakta tersebut adalah desakan agar DPRD menggunakan hak angket untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan strategis Pemprov Kaltim. Menanggapi tekanan politik tersebut, Rudy kembali menegaskan dirinya tidak keberatan.

“Memanglah itu hak daripada teman-teman di DPRD. Kami siap,” pungkasnya.

[TOS]