JAKARTA, Kaltimtoday.co - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegur Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar.

Bima Arya menekankan agar kepala daerah tidak melakukan pembelian kendaraan dinas dengan harga yang berlebihan dan meminta pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan nyata.

"Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada," ujar Bima Arya, Kamis (26/2/2026).

Mantan Wali Kota Bogor ini menjelaskan bahwa meski belanja barang dan jasa memiliki aturan main, terdapat asas kelayakan yang harus tetap dijunjung tinggi oleh pejabat publik.

Menurutnya, meski spesifikasi kendaraan sudah sesuai regulasi, aspek efisiensi anggaran di masa sekarang harus menjadi pertimbangan utama bagi setiap kepala daerah.

"Apakah pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini," tuturnya.

Bima mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas'ud. Dalam pembicaraan tersebut, Rudy menjelaskan bahwa selama ini ia menggunakan kendaraan pribadi untuk operasional kedinasan di Kaltim.

Meski memahami kebutuhan fasilitas negara, Bima tetap mewanti-wanti agar nilai belanja kendaraan tersebut tetap dalam batas kewajaran.

"Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja," imbuh Bima Arya.

Di sisi lain, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menanggapi santai polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini Pemprov Kaltim belum menyediakan mobil dinas untuk operasionalnya di daerah.

"Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan," ujar Rudy saat ditemui, Selasa (24/2/2026).

Rudy menjelaskan bahwa unit mobil dinas yang menjadi polemik tersebut memang sudah tersedia, namun ditempatkan di Jakarta untuk agenda yang bersifat nasional maupun internasional.

Menurut Rudy, posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan tamu mancanegara dan investor meningkat, sehingga dibutuhkan fasilitas yang representatif.

"Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global," ucapnya.

Ia menilai kepala daerah tidak sepatutnya menggunakan kendaraan yang kurang layak saat menjalankan tugas representatif demi menjaga citra provinsi di mata dunia.

"Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur," kata Rudy.

Rudy juga meminta publik untuk tidak membesar-besarkan masalah ini dan lebih fokus menjalankan ibadah.

"Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda," pungkasnya.

[TOS]