Daerah
BKD Kaltim Targetkan Pelantikan 3.745 PPPK Paling Cepat Mei 2025
Kaltimtoday.co, Samarinda - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Timur menargetkan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling cepat di bulan Mei 2025. Tercatat, ada sebanyak 3.745 PPPK yang akan dilantik tahun ini, Rabu (16/04/2025).
Analis SDM Aparatur Muda BKD Kaltim Reza Febrianto menjelaskan, pihaknya masih terus berupaya untuk mempercepat proses pelantikan PPPK tahun ini.
"Terkait pelantikan, yang jelas kami dari BKD Kaltim telah mengajukan usulan nomor induk PPPK kepada Badan Kepegawaian Negara, untuk mempercepat prosesnya," ucap Reza.
Reza merinci untuk yang PPPK, ada 442 dari kalangan guru, 17 tenaga kesehatan, dan 3.286 tenaga teknis. Di samping itu, ada juga 198 orang untuk yang CPNS.
"Kalau pengangkatan, kita pengennya supaya tidak ada senjang antara CPNS dan PPPK bisa sama-sama dilantik tahun ini. Apalagi ini kan sedang efisiensi, jadi semoga bisa berbarengan," tuturnya.
Sampai dengan minggu lalu, BKN baru selesai memverifikasi dan validasi usulan nomor induk PPPK. Namun, hasilnya terdapat beberapa dokumen yang perlu dilengkapi peserta.
"Kami dari tim coba satu-satu hubungi peserta untuk kembali perbaiki dokumen yang kurang. Jadi prosesnya masih berjalan," jelasnya.
Kendati begitu, pihaknya mengejar proses usulan bisa segera rampung dalam waktu dekat. Setelah itu, mereka akan menyiapkan surat keputusan pengangkatan PPPK yang akan ditandatangani oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.
"Proses penandatanganannya kan sampai 3.000-an, maka dari itu semoga saja sudah clear di bulan ini. Sehingga bulan Mei 2025 bisa pelantikan. Itu paling cepatnya," tutupnya.
[RWT]
Related Posts
- YLBHI Desak Presiden Cabut Perpres 111/2025 dan Hentikan Persekusi Minoritas Gender
- Aliansi Perempuan Indonesia Kecam Persekusi SOGIE, Desak Evaluasi Aturan Diskriminatif
- AJI Indonesia Kecam Pengadangan Liputan di Pulau Obi dan Sikap Hotman Paris
- Sakti Gemas Didorong Jadi Pusat Layanan Digital Kaltim, Pemprov Fokus Perkuat Integrasi Data
- Koalisi Masyarakat Sipil Desak Kemenkeu Batalkan Pelibatan Babinsa Awasi Pajak









