Kaltimtoday.co, Bontang - Digitalisasi pelayanan publik di Kota Bontang mulai menunjukkan hasil konkret. Sejak 1 Juni 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) resmi menjadi instansi pertama yang menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, menandai langkah besar menuju sistem perizinan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.

Melalui sistem ini, proses perizinan di sektor kesehatan kini dapat dilakukan secara terintegrasi. Pemohon tetap dapat mendatangi tenan Dinkes di MPP Bontang untuk melengkapi dokumen atau memperoleh rekomendasi teknis. Namun setelah diverifikasi, seluruh data langsung dikirim ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara digital untuk proses akhir penerbitan izin.

Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, mengatakan sistem baru ini memotong rantai birokrasi yang selama ini membuat pengurusan izin memakan waktu lama. “Sekarang semua lebih cepat dan bisa kami pantau langsung lewat sistem. Kalau Dinas Kesehatan sudah verifikasi, kami tinggal cek dan tanda tangani izin secara digital,” jelasnya.

Menurutnya, penerapan MPP Digital juga memperkuat koordinasi antarinstansi. Seluruh proses dapat dilacak secara daring, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan atau tumpang tindih data. Selain itu, masyarakat bisa mengakses perkembangan permohonannya secara transparan tanpa harus bolak-balik ke kantor pemerintah.

Transformasi ini, lanjut Aspiannur, sejalan dengan visi Pemkot Bontang untuk menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Ia berharap langkah yang dilakukan Dinkes dapat diikuti oleh instansi lainnya.

“Kami berharap OPD lain bisa segera menyusul. Semakin banyak layanan yang terintegrasi secara digital, maka semakin mudah masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berstandar tinggi,” tutup Aspiannur.

[ADV DPMPTSP BONTANG]