Kaltimtoday.co, Berau - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mendukung langkah kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Berau dengan Kejaksaan Negeri dalam pengawalan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.

Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan strategi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh proyek pembangunan di Kabupaten Berau berjalan sesuai aturan hukum.

Dengan adanya pengawasan langsung oleh aparatur hukum negara, seluruh pengerjaan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik di bawah tanggung jawab sesuai aturan hukum.

"Pendampingan ini dilakukan tak hanya saat kegiatan berlangsung, melainkan menyeluruh, mulai tahap perencanaan, lelang, hingga pengerjaan," katanya.

Dari sistem tersebut pula, segala bentuk administrasi dapat terkawal dengan baik. Sehingga kontraktor hanya fokus pengerjaan fisik dan kualitas.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sri Juniarsih Mas memberikan apresiasi dan menegaskan bahwa kolaborasi semacam ini perlu diterapkan tidak hanya di DPUPR, tetapi juga di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sri menekankan bahwa prinsip good governance harus menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pengawasan hukum yang diterapkan sejak awal, maka potensi penyimpangan bisa dicegah sebelum terjadi.

“Saya ingin semua OPD berani terbuka dan disiplin dalam administrasi maupun pelaksanaan anggaran,” tandasnya.

[MGN | ADV PEMKAB BERAU]