Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pelantikan 124 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi momentum penegasan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam acara yang digelar di Pendopo Bupati Kukar, Jumat (6/2/2026) itu, Aulia menegaskan tidak akan mentolerir kepala OPD yang tidak memahami data.

“Saya tidak mentolerir kepala OPD tidak paham data, harus paham data. Jika tidak, bagaimana program dan bantuan bisa berjalan?,” tegas Aulia di sambutannya.

Menurut Aulia, seluruh program pemerintah daerah harus disusun dan dijalankan berdasarkan data yang akurat. Tanpa pemahaman data yang baik, kebijakan yang diambil berpotensi tidak tepat sasaran dan justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Dicontohkannya, intervensi terhadap masyarakat miskin yang tidak bisa dilakukan tanpa basis data yang jelas. Pemerintah daerah, kata dia, harus memahami data kelompok masyarakat berdasarkan desil, khususnya desil 1, 2, dan 3, agar bantuan dan program benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.

“Kalau kita tidak punya data, bagaimana kita bisa bicara intervensi masyarakat miskin,” tegasnya.

Aulia mengakui, selama ini pemanfaatan data masih menjadi salah satu kelemahan pemerintah daerah. Padahal, saat ini posisi data menjadi semakin penting karena kinerja pemerintah juga diukur berdasarkan data-data tersebut.

Ia menyebut berbagai indikator pembangunan, seperti angka kemiskinan, stunting, hingga rumah tidak layak huni, seluruhnya diukur menggunakan data statistik. Karena itu, kesalahan dalam membaca atau menggunakan data akan berdampak langsung pada kesalahan sasaran program.

“Kalau intervensinya salah, maka sasarannya juga salah,” ujarnya.

Selain isu sosial, Aulia juga menekankan pentingnya pemahaman data di sektor pendidikan. Dalam penyaluran bantuan maupun penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, OPD terkait wajib memahami data kebutuhan riil agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan.

Melalui penekanan tersebut, Aulia berharap para pejabat yang baru dilantik, khususnya kepala OPD, mampu mengubah pola kerja menjadi lebih terukur dan berbasis data.

[RWT]