Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengoptimalkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat prasejahtera. Program ini menyasar seluruh kabupaten dan kota, termasuk daerah yang minim perusahaan penyumbang CSR.

Pemprov Kaltim menerapkan skema subsidi silang melalui dana CSR yang dihimpun dari berbagai sektor usaha, mulai dari pertambangan hingga perbankan. Skema tersebut dirancang agar pembangunan rumah layak huni tidak hanya terpusat di wilayah yang memiliki banyak perusahaan, tetapi juga menjangkau daerah pelosok.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim, Irhamsyah mengatakan program pembangunan hunian tersebut sepenuhnya memanfaatkan dukungan dana CSR dari perusahaan.

“Program pembangunan hunian ini murni memanfaatkan dana CSR dari berbagai sektor, mulai dari pertambangan hingga perbankan, agar manfaatnya langsung menyentuh warga,” kata Irhamsyah.

Menurutnya, pembangunan rumah layak huni didistribusikan ke 10 kabupaten dan kota di Kaltim. Pemerataan menjadi salah satu fokus utama agar masyarakat prasejahtera di seluruh wilayah dapat memperoleh manfaat program tersebut.

Bahkan, skema subsidi silang diterapkan untuk menjangkau daerah yang tidak memiliki banyak perusahaan penyumbang CSR. Salah satunya Kabupaten Mahakam Ulu yang tetap mendapat alokasi pembangunan rumah layak huni meski aktivitas perusahaan penyumbang CSR di daerah tersebut relatif terbatas.

“Kami memastikan pemerataan subsidi silang dari berbagai perusahaan ini dapat menutupi kebutuhan daerah yang minim donatur sehingga seluruh warga Kaltim merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Rumah yang dibangun melalui program tersebut juga tidak sekadar berfokus pada pembangunan fisik. Setiap unit dirancang memenuhi standar rumah layak huni dengan memperhatikan kondisi atap, dinding, dan lantai.

Aspek sanitasi dan ketersediaan air bersih turut menjadi bagian dari pembangunan. Hunian dilengkapi sarana sanitasi serta tandon air untuk mendukung kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat penerima manfaat.

Irhamsyah menyebut, pada pelaksanaan sebelumnya, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan satu unit rumah mencapai sekitar Rp130 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun hunian secara menyeluruh sejak awal hingga menjadi rumah sehat yang siap ditempati.

Program yang telah dicanangkan sejak 2023 itu menargetkan pembangunan sebanyak 505 unit rumah layak huni setiap tahun. Hingga kini, lebih dari 320 unit rumah telah berhasil direalisasikan dan dimanfaatkan masyarakat.

Pemprov Kaltim saat ini masih berfokus menuntaskan target pembangunan yang menjadi komitmen sebelumnya. Di saat yang sama, pemerintah terus mendorong perusahaan untuk merealisasikan komitmen CSR guna mempercepat pembangunan unit rumah yang masih tersisa.

“Fokus utama kami saat ini adalah menyelesaikan target komitmen lama sekaligus mengawal komitmen dari perusahaan untuk memacu sisa pembangunan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan rumah dilakukan secara swakelola dengan melibatkan jajaran Komando Daerah Militer (Kodam). Keterlibatan tersebut diharapkan dapat memastikan proses pembangunan berjalan sesuai standar dan rumah yang dibangun benar-benar tepat sasaran.

Sementara itu, Pemprov Kaltim berperan sebagai koordinator dalam menghubungkan perusahaan penyumbang CSR dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan melalui badan pengelola yang ditunjuk.

“Dalam sinergi lintas sektor ini, pemerintah provinsi bertindak sebagai koordinator utama melalui badan pengelola sekaligus melakukan pengawasan intensif terhadap jalannya pembangunan,” pungkas Irhamsyah.

[RWT]