Kaltimtoday.co, Samarinda - Proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik datang dari internal DPRD sendiri. 

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Damayanti, mengungkapkan kekecewaannya terhadap mekanisme seleksi tersebut. Ia menyebut proses tersebut berjalan tertutup dan jauh dari prinsip-prinsip transparansi yang selama ini dijanjikan.

Menurutnya sejumlah fraksi tidak memperoleh ruang yang proporsional untuk menyampaikan pertimbangan terhadap nama-nama calon anggota KPID. Kondisi itu membuat proses seleksi terkesan hanya melibatkan kelompok tertentu.

 “Kami sangat merasa kecewa terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh teman-teman panitia dalam hal ini Komisi I,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyangkut etika kelembagaan. Prosedur internal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, menurutnya, adalah sinyal bahwa tata kelola seleksi lembaga penyiaran masih jauh dari ideal. 

“Padahal Ketua Komisi I kan dari PKB. Lucu sekali, di antara tujuh fraksi yang ada di DPRD ini kok malah kami yang tidak dapat konfirmasi apa-apa,” kata Damayanti.

Ia mengingatkan bahwa seleksi KPID adalah proses publik yang seharusnya melibatkan pandangan dari seluruh unsur politik di parlemen daerah. Hal ini penting agar hasil seleksi tidak hanya sah secara prosedur, tetapi juga memiliki legitimasi politik yang kuat.

Meski demikian, Damayanti berharap kisruh internal ini tidak mengaburkan tujuan utama pembentukan KPID, yakni memperkuat tata kelola penyiaran di daerah. Lembaga tersebut, menurutnya, memegang peran strategis dalam menjaga kualitas informasi dan keberagaman konten yang dikonsumsi masyarakat Kalimantan Timur.

“Harapan kami, proses seleksi lembaga penyiaran berjalan terbuka, adil, dan menghormati seluruh unsur fraksi,” ucapnya. 

[RWT | ADV DPRD KALTIM]