Kaltimtoday.co, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten PPU terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung DPRD PPU pada Kamis, (22/4/2021).

Rapat tertutup yang dipimpin oleh Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy itu dihadiri oleh anggota DPRD PPU, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Muliadi, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU Fatma, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU Sodikin, dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Surodal.

Jhon Kenedy menuturkan bahwa, dalam rapat tersebut pihaknya belum mendapat kesimpulan mengenai besaran angka defisit tersebut. Sementara itu, Muliadi seusai rapat tidak memberikan banyak komentar kepada media, pihaknya hanya menyampaikan singkat bahwa, dalam rapat itu dirinya dimintai klarifikasi saja.

“Sebenarnya soal defisit ini kami belum tahu, artinya secara data kami belum pegang, ini kan rencananya pemerintah kalau defisit itu mungkin pasti ada. Belum disampaikan karena masih dikaji, saya mengharapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) nanti ini,” ucap Jhon.

Baca Juga: Belasan Kementerian dan Lembaga Ajukan Tambahan Anggaran 2027 ke DPR, Kemendikdasmen Terbesar

 

Baca Juga: Anggaran Jumbo Alkes Dikritik, Dinkes Kaltim: Digunakan untuk Pelayanan dan Program Kesehatan

Baca Juga: Rakor Bunda PAUD Berau, Dorong Kolaborasi Demi Pendidikan Anak yang Berkualitas

Baca Juga: Operasional Sekretariat Dewan Terpangkas 80 Persen, Fungsi Legislatif Terancam Tak Berjalan Maksimal

View this post on Instagram

Baca Juga: Penyertaan Modal Masih Buntung, Fraksi Golkar Beri Saran Pemda Bijak dalam Mengelola Anggaran ke Program Prioritas

Baca Juga: Sahkan Raperda APBD 2025, Ketua DPRD Berau Minta Pemda Lebih Selektif Gunakan Anggaran

Baca Juga: Ratusan Dapur MBG Berhenti Beroperasi, KSP Ungkap Badan Gizi Nasional Sedang Tata Anggaran

Baca Juga: Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, Chatib Basri Ingatkan Risiko Kenaikan Harga Barang

Baca Juga: Proyek MPP Berau Stagnan, Anggaran Rp13,4 Miliar Belum Cukup Tuntaskan Gedung

Baca Juga: Bupati Berau Ingatkan OPD Cermat Susun Anggaran 2027, Fokus Masalah Dasar dan Stunting

Baca Juga: Jaga Defisit APBN, Menkeu Purbaya Bocorkan Perkiraan Potongan Gaji Menteri 25 Persen

Baca Juga: Wacana Pemotongan Gaji DPR Menguat, Ini Rincian Penghasilan dan Simulasinya

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Segmen Satu Pembangunan Teras Samarinda Tahap II Belum Rampung, PUPR Usulkan Tambahan Rp10 Miliar

Dalam rapat koordinasi kali ini melibatkan semua anggota DPRD PPU karena menyangkut lembaga. Lebih lanjut, ke depannya perihal yang menyangkut anggaran daerah akan dibicarakan khusus dengan Banggar DPRD PPU, dan waktu untuk pembahasan masih menunggu kesiapan TAPD.

“Waktunya nanti kami menunggu kesiapan TAPD, kalau data rencana refocusing sudah terskema dengan baik ya nanti bisa dibicarakan dengan DPRD. Ada empat skema tadi mana yang terbaik itulah yang disetujui nanti,” jelasnya.

Pada rapat tersebut pihak DPRD PPU juga meminta klarifikasi atas pernyataan Plt. Sekda PPU yang membandingkan DPRD PPU dengan anggota DPRD Sinjai. Namun disebutkan Muliadi sudah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf.

[ALF | RWT | ADV DISKOMINFO PPU]