Kaltimtoday.co, Samarinda - Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Rusdi mengatakan, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) terutama untuk para guru honorer masih mempertimbangkan besaran anggaran daerah.

“Kami pernah melakukan rapat dengar pendapat sejumlah guru honorer pendidikan agama Kristen (PAK) pada Kamis (27/5/2021) lalu. Mereka mengusulkan agar diakomodir jadi P3K, namun Dinas Pendidikan masih mempertimbangkan kebutuhan anggaran maupun alokasi tenaga honorer di sekolah-sekolah,” ujar Rusdi pada Sabtu (5/6/2021).

Rapat dengar pendapat tersebut turut diikuti organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait, yaitu Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Kementerian Agama Samarinda, berserta seluruh jajaran anggota Komisi IV DPRD Samarinda.

Menurut Politisi Golkar tersebut, jika pengangkatan guru honorer menjadi P3K terbatas, maka Dinas Pendidikan harus memiliki solusi untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan menambah biaya insentif jam mengajar maupun membentuk formasi secara teknis.

“Minimal biaya honornya disesuaikan. Mudahan Pemkot Samarinda punya perhatian khusus atas kesejahteraan para guru," ungkap Rusdi.

Dia menambahkan, jika ada pengangkatan guru P3K secara massal yang nanti akan dibebankan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda, harus menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan. Pasalnya pendapatan asli daerah (PAD) masih terbilang minim, sehingga kajian alokasi anggaran perlu kecermatan mendalam.

Kendati demikian, Rusdi berharap Pemkot Samarinda terus meningkatkan PAD agar seluruh permasalahan pendidikan hingga sosial masyarakat dapat teratasi dengan cepat dan tuntas.

[SDH | ADV]