Kaltimtoday.co, Berau - Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Berau mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk lebih peka dalam menggarap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai mendesak agar struktur keuangan daerah tidak terus-menerus bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan batu bara.

Juru bicara Fraksi Nasdem, Oktavia, menyampaikan bahwa potensi pendapatan lokal Berau sejatinya menunjukkan tren positif dengan pencapaian mencapai Rp526 miliar pada tahun lalu. Namun, angka tersebut dinilai masih bisa digenjot lebih tinggi melalui intensifikasi sektor perpajakan dan retribusi.

Untuk mengoptimalkan capaian tersebut, Oktavia memaparkan sejumlah langkah taktis, salah satunya menertibkan pajak kendaraan serta alat berat milik perusahaan yang beroperasi di Berau namun belum memiliki legalitas resmi atau telah habis masa berlakunya.

Selain sektor kendaraan, Fraksi Nasdem juga mengusulkan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khusus untuk kawasan lahan perkebunan kelapa sawit milik korporasi skala besar yang membentang di wilayah Berau.

Di samping isu optimalisasi penerimaan daerah, partai politik besutan Surya Paloh ini turut menyoroti persoalan kelestarian lingkungan hidup, terutama terkait penanganan lahan pascatambang demi mencegah laju deforestasi.

“Isu deforestasi yang dilanda Kabupaten Berau, terutama menyikapi lahan pascatambang. Hendaknya disikapi dengan, penekanan pemda kepada perusahaan untuk bertanggung jawab mengelola lahan exs tambangnya menjadi lahan produktif melalui kerjasama dengan pihak perguruan tinggi,” ujarnya.

Selanjutnya, parpol besutan Surya Paloh itu memandang, pasca banyaknya perusahaan pertambangan batubara yang menutup kegiatan operasionalnya, maka perhatian utama adalah menekan angka pengangguran pasca  banyaknya pengangguran di sektor tambang.

Solusi yang ditawarkan, yakni Pemkab Berau dapat melakukan dialog bersama organisasi yang mewadahi pelaku usaha, seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia wilayah Berau.

“Guna mencari solusi bagaimana mambangun banyak industri hilirisasi oleh pengusaha di Bumi Batiwakkal agar berguna sehingga dapat banyak menyerap tenaga kerja,” tegas Oktavia.

Terakhir, terkait soal adanya kelangkaan obat di RSUD Abdul Rivai, Pemda Berau didesak harus menyikapi dengan serius bersama manajemen rumah sakit dan pihak BPJS. Sebab BPJS dianggap bertanggungjawab atas layanan asuransi kesehatan.

[MGN | ADV DPRD BERAU]