SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kegaduhan terkait kebijakan renovasi rumah jabatan dan penunjukan anggota keluarga dalam struktur pemerintahan. Rudy menyatakan kritik keras dari masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap daerah.

Terkait renovasi rumah jabatan senilai Rp 25 miliar yang menjadi sorotan, Rudy menjelaskan bahwa perencanaan tersebut sudah ada sebelum dirinya menjabat. Namun, ia menegaskan tidak akan mencari alasan dan mengambil tanggung jawab penuh sebagai gubernur saat ini.

Sebagai bentuk komitmen, Rudy memutuskan untuk menanggung secara pribadi biaya pengadaan barang yang dinilai di luar fungsi kedinasan. Hal ini mencakup item yang memicu kontroversi di masyarakat, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.

"Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi," ujar Rudy Mas’ud, Minggu (26/4/2026).

Langkah drastis juga diambil Rudy terkait isu dinasti politik. Mulai Senin (27/4), ia memutuskan untuk meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemprov Kaltim, termasuk posisi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP), Hijrah Mas'ud.

Selain itu, Rudy memohon maaf atas pernyataannya sebelumnya yang membandingkan relasi keluarga di tingkat nasional yang sempat memicu penafsiran keliru. Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di masa depan.

"Saya menyadari ada hal-hal yang perlu saya perbaiki, baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," ungkapnya.

Rudy berkomitmen untuk meningkatkan transparansi kebijakan agar dapat diawasi bersama oleh publik. Ia berjanji akan lebih peka dan mendahulukan kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Timur di atas kepentingan fasilitas pimpinan.

Ke depan, penggunaan anggaran fasilitas pimpinan di lingkungan Pemprov Kaltim akan disesuaikan agar lebih sederhana dan efisien. Rudy berharap langkah-langkah ini dapat mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan program pemerintah dirasakan langsung oleh masyarakat.

[TOS]