Kaltimtoday.co, Berau - Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan masih mempunyai pekerjaan rumah untuk meminimalisir kasus illegal fishing. Persoalan yang tak kunjung usai itu, menjadi perhatian serius Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami.

Praktik menangkap ikan tidak ramah lingkungan itu diakui Sutami menimbulkan banyak efek negatif. Tak hanya merampas produksi nelayan tetapi juga berdampak buruk terhadap keberlangsungan ekosistem laut.

Sebagai daerah yang mempunyai kekayaan laut yang berlimpah. Maka kata legislator itu, sudah sepatutnya praktik illegal fishing dapat menjadi perhatian bersama antara pemerintah dengan aparat penegak hukum.

“Pengawasan di wilayah perairan perlu diperkuat agar praktik-praktik penangkapan ikan yang melanggar aturan tidak terus berulang, ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi mengancam keberlanjutan sumber daya laut yang ada,” ujarnya.

Sutami menyadari jika pemerintah daerah mempunyai keterbatasan dalam penindakan di lapangan. Sebab sebagian besar kewenangan berada di provinsi dan Menteri kelautan.

Selain terbatasnya kewenangan, ia juga menyoroti terhadap pola penindakan yang dianggap masih memberi celah bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

“Kalau dari hasil penyelidikan itu terbukti bersalah dan melanggar maka harus ditindak tegas, perbuatan yang terus berulang itu saya rasa karena sanksinya hanya berupa pembinaan dan peringatan,” sambungnya.

Keterbatasan kewenangan hingga pengawasan di laut. Bagi Sutami bisa diatasi dengan berkoordinasi dengan masyarakat pesisir terutama dari kalangan nelayan.

Selain patroli rutin, peran aktif masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan juga diperlukan sebagai langkah tindak lanjut.

“Ketika ekosistem laut rusak, yang paling dirugikan adalah masyarakat sendiri, terutama nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut, maka dari itu hal ini harus kita cegah sebisa mungkin,” tutupnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]