Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim Irianto Lambrie mengonfirmasi alasan keluarnya Hijrah Mas'ud (Wakil Ketua TAGUPP), dan Dr Supriansa (Koordinator Bidang Informasi dan Komunikasi Publik) dari formasi TAGUPP Kaltim.

Menurutnya, dua keanggotaan yang mundur dari TAGUPP memiliki alasan profesionalisme dan pertimbangan objektif masing-masing. Dr Supriansa memilih mundur karena kesibukannya sebagai advokat di Jakarta, dan tidak bisa menjalankan tugasnya secara aktif di Kalimantan Timur.

Lalu, Hijrah Mas'ud yang merupakan adik dari Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, dalam kesempatan rapat telah menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan tugasnya sebagai Wakil Ketua TAGUPP, karena prioritas sebagai presiden direktur di salah satu perusahaan yang ia geluti.

Selain dua orang tersebut, sebagian keanggotaan di formasi TAGUPP, adapula yang kurang aktif dan berpotensi untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Meski Irianto Lambrie belum bisa memastikan siapa saja orang-orang yang kurang aktif setelah penetapan SK TAGUPP Kaltim beberapa waktu lalu.

"Saya tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak pengunduran diri mereka. Yang punya kewenangan itu Gubernur Kaltim. Jadi nanti keputusan gubernur apakah nanti akan diganti formasinya atau ada pembaruan SK nantinya," kata Irianto pada Rabu (13/05/2026).

Di satu sisi, Irianto menyampaikan bahwa alasan pengunduran diri dari yang bersangkutan, tidak ada kaitannya dengan tekanan publik dan polemik yang terjadi akhir-akhir ini. 

"Tidak ada. Mereka mundur itu sebelum ada kegaduhan ini. Kalau pak supriansa itu pas ada pembekalan gubernur, tidak sampai seminggu dia telpon saya, jadi gak ada kaitan dengan tekanan publik," tegasnya.

Kendati begitu, ia juga belum bisa menginformasikan lebih lanjut terkait kekosongan formasi yang ada di TAGUPP Kalimantan Timur, khususnya dalam menjalankan tugas sebagai advice kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

"Intinya semua keputusan ada di Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. Saya tidak memiliki wewenang untuk itu," tutupnya.

[RWT]