Kaltimtoday.co, Samarinda - Program Gratispol beberapa minggu lalu sempat menjadi perbincangan publik mengenai pembatalan program Gratispol Mahasiswa S2 Kelas Eksekutif di Institut Teknologi Kalimantan  (ITK). Meski sudah menemukan titik terang, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menegaskan bahwa programnya hanya diperuntukkan bagi kelas reguler, bukan kelas pekerja (eksekutif).

Mengacu pada Pergub No 24/2025, dijelaskan bahwa program Gratispol hanya mengakomodir kelas reguler saja. Bisa dipastikan, kelas eksekutif bukan sasaran program tersebut.

Rudy Mas'ud mengakui, dari puluhan ribu penerima program Gratispol tahun 2025, memang masih ada sebagian kecil yang belum mendapatkan atau mengalami kesalahpahaman. Hal ini terkait dengan persyaratan. 

"Program ini diperuntukkan bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya pelajar atau mahasiswa yang berdomisili minimal tiga tahun di Kalimantan Timur. Selain itu, program ini ditujukan bagi mahasiswa kelas reguler, bukan kelas ekstensi atau eksekutif," tegasnya pada Senin (09/02/2026).

Namun, untuk jalur reguler mulai dari S1 hingga S3 tetap pemprov akan fasilitasi. Termasuk guru-guru yang diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

"Kami percaya, jika gurunya hebat, maka akan lahir generasi dan mahasiswa yang lebih hebat pula," imbuhnya.

Lebih lanjut, diperkirakan anggaran program Gratispol untuk tahun 2026 akan meningkat pesat sebesar Rp 1,3 Triliun, dengan target sasaran ratusan ribu mahasiswa jenjang S1 - S3.

Rudy juga menyadari, Gratispol terbilang program baru, sehingga terdapat kesalahan persepsi dan membutuhkan evaluasi agar program tersebut nantinya bisa berjalan lebih baik.

"Karena ini merupakan program perdana, sehingga tentu belum sempurna. Kami menerima seluruh kritik dan saran, dan segera melakukan pembenahan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)," tutupnya.

[RWT]