JAKARTA, Kaltimtoday.co - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama UNODC dan IOM memperingati Hari Dunia Anti Perdagangan Orang (WDATIP) 2026 di Jakarta, Kamis (30/7/2026). Peringatan ini diisi dengan seruan penguatan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya yang menggunakan teknologi digital.

Peringatan WDATIP 2026 mengangkat isu maraknya pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku TPPO untuk merekrut, menipu, dan mengeksploitasi korban. Pelaku kini memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, dan iklan lowongan kerja palsu untuk menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri maupun pekerjaan digital.

Banyak korban yang tergiur janji tersebut justru diperdagangkan ke pusat-pusat penipuan daring (online scam compounds). Di lokasi tersebut, para korban dipaksa melakukan kejahatan siber melalui ancaman, kekerasan, hingga intimidasi.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menegaskan komitmen pemerintah dalam memerangi TPPO di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Menurutnya, transformasi digital membuka ruang baru bagi pelaku TPPO untuk mengeksploitasi masyarakat yang rentan.

"Pencegahan TPPO tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pencegahan TPPO memerlukan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, keluarga, dunia pendidikan, perusahaan teknologi, dunia usaha, lembaga masyarakat, hingga generasi muda," kata Veronica Tan.

Ia menambahkan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Perwakilan UNODC Indonesia, Erik van der Veen, menyampaikan bahwa perdagangan orang yang berkaitan dengan operasi penipuan daring merupakan kejahatan terorganisir yang berkembang sangat cepat. Penanganannya membutuhkan pendekatan komprehensif melalui pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum.

"Tidak ada satu institusi pun yang dapat mengatasi tantangan ini sendirian. Pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, organisasi internasional, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk memutus jaringan kejahatan, melindungi korban, dan mencegah terjadinya eksploitasi sejak dini," ujar Erik van der Veen.

Mewakili Kepala Misi IOM Indonesia, dr Nedal Odeh, menyoroti pentingnya memastikan para penyintas memperoleh dukungan jangka panjang setelah proses penyelamatan. Ia menyebut IOM telah mendukung Pemerintah Indonesia dalam memberikan layanan perlindungan dan reintegrasi kepada lebih dari 660 korban TPPO yang terkait operasi penipuan daring sejak 2022.

"Reintegrasi yang berkelanjutan membantu melindungi para penyintas dari risiko diperdagangkan kembali, sekaligus memulihkan rasa percaya diri dan martabat mereka. Memperkuat sistem perlindungan dan mendukung para penyintas untuk membangun kembali kehidupan mereka merupakan bagian penting dari upaya bersama melawan perdagangan orang," tutur Nedal Odeh.

Peringatan WDATIP 2026 ini menjadi puncak dari kampanye publik sepanjang Juli 2026 bertema "Melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Era Digital". Kampanye tersebut diisi dengan edukasi media sosial, penyebaran informasi, kompetisi video pendek, serta talkshow publik yang melibatkan KPPPA, UNODC, IOM, Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga ICT Watch.

Dalam acara ini, peserta juga dapat mengunjungi stan interaktif dari kementerian, lembaga, organisasi internasional, dan sektor swasta. Terdapat pula kegiatan Stamp Hunting yang mengajak masyarakat belajar mengenali berbagai modus perdagangan orang melalui tantangan edukatif.

Melalui momentum ini, Pemerintah Indonesia, UNODC, dan IOM menegaskan kembali komitmen bersama untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, serta penegakan hukum demi mewujudkan ruang digital yang aman dari eksploitasi.

[TOS]