Kaltimtoday.co, Samarinda - Pengangkutan tanah longsor yang menutupi akses di kawasan Teluk Bajau, Samarinda Seberang masih terhambat karena lambatnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan lelang. Khususnya untuk pembuatan turap sebagai penahan tanah.

Beberapa hari terakhir, kawasan Teluk Bajau ramai diperbincangkan. Bahkan jalan itu pun ditutup mulai 19 April sampai hari ini, 23 April 2021. Tiap hujan mengguyur, longsor tak terelakkan. Pengangkutan tanah menggunakan alat berat masih dilakukan. Namun, harus tetap ada penanganan dalam jangka panjang.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji juga angkat bicara. Dijelaskan olehnya, tahapan untuk penanganan dengan membangun turap (Penahan dinding) tengah dilakukan oleh ULP namun, terkesan lambat.

"Kemarin saya tegur ULP-nya, karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum," kata Seno.

Seno menyebut, lazimnya Dinas PUPR-PERA Kaltim sudah menyerahkan dokumen ke ULP. Namun masih tertahan di ULP. Alasan yang disampaikan ULP terkait keterhambatan ini akibat belum ada peraturan lembaga.

Baca Juga: Belasan Kementerian dan Lembaga Ajukan Tambahan Anggaran 2027 ke DPR, Kemendikdasmen Terbesar

 

Baca Juga: Anggaran Jumbo Alkes Dikritik, Dinkes Kaltim: Digunakan untuk Pelayanan dan Program Kesehatan

Baca Juga: Operasional Sekretariat Dewan Terpangkas 80 Persen, Fungsi Legislatif Terancam Tak Berjalan Maksimal

Baca Juga: Penyertaan Modal Masih Buntung, Fraksi Golkar Beri Saran Pemda Bijak dalam Mengelola Anggaran ke Program Prioritas

Baca Juga: Sahkan Raperda APBD 2025, Ketua DPRD Berau Minta Pemda Lebih Selektif Gunakan Anggaran

View this post on Instagram

Baca Juga: Ratusan Dapur MBG Berhenti Beroperasi, KSP Ungkap Badan Gizi Nasional Sedang Tata Anggaran

Baca Juga: Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, Chatib Basri Ingatkan Risiko Kenaikan Harga Barang

Baca Juga: Proyek MPP Berau Stagnan, Anggaran Rp13,4 Miliar Belum Cukup Tuntaskan Gedung

Baca Juga: Bupati Berau Ingatkan OPD Cermat Susun Anggaran 2027, Fokus Masalah Dasar dan Stunting

Baca Juga: Segmen Satu Pembangunan Teras Samarinda Tahap II Belum Rampung, PUPR Usulkan Tambahan Rp10 Miliar

Baca Juga: Kemitraan Jadi Kunci, DPRD Kaltim Ingatkan Risiko Stunting di Tengah Tekanan Anggaran

Baca Juga: Ini Penjelasan Purbaya tentang Alasan Kemenkeu Hanya Tambah Rp500 Miliar untuk Penanganan Bencana di Sumatera

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Tekankan Soal Transparansi Progres Perbaikan Fender Jembatan Mahakam I

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Di sisi lain, ULP di provinsi lain tetap bisa melakukan tender. Namun di Kaltim malah tak bisa. Menurutnya, ULP bisa membentuk legal opini ke kejaksaan atau kepolisian. Pembangunan turap diharapkan sebagai solusi jangka panjang. Direncanakan dengan tinggi 4,5 meter.

"Karena Perpresnya sudah ada. Jadi saya minta ULP harus bisa mengantisipasi hal ini," lanjut Seno.

"Kalau kami sudah menganggarkan ya, sudah harus mereka jalankan. Sekarang bola ada di mereka. PU sudah menyerahkan tinggal ULP saja yang laksanakan," tambah Seno lagi.

Politisi dari Fraksi Gerindra itu menyebutkan, sudah mencoba cari jalan keluar dengan dana darurat. Namun, tak memungkinkan karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Seandainya ULP cepat melakukan tender, maka penyelesaian penanganan itu pun akan cepat pula. Setidaknya pada bulan ini sudah ada pengerjaan. Namun sampai saat ini belum ada.

"Nanti akan timbul masalah kalau pekerjaan tidak selesai. Kalau mereka lelangnya pada Mei, otomatis pekerjaannya Juni atau Juli. Untuk pengerjaan besar itu kan enggak bisa dalam waktu singkat. Jangan sampai gara-gara pelelangan tidak bisa, nanti dananya kembali menjadi silva," tandas Seno.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]