Advertorial
PPID Dispora Kaltim Pastikan Informasi Kegiatan Transparan dan Akurat
SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur menegaskan pentingnya transparansi informasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Dispora Kaltim memastikan bahwa semua informasi yang diterima masyarakat telah melalui proses validasi yang ketat, guna menjaga kredibilitas dan akurasi.
Kepala Seksi Olahraga dan Rekreasi Tradisional serta Layanan Khusus Dispora Kaltim, Thomas Alva Edison, menyatakan bahwa seluruh dokumen yang akan disampaikan kepada publik harus mendapatkan pengesahan resmi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi yang diumumkan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“PPID bertugas memastikan bahwa hanya informasi yang telah disetujui secara resmi yang dapat disampaikan ke masyarakat. Jika undangan atau informasi belum memiliki tanda tangan pejabat berwenang, maka informasi tersebut belum bisa dianggap sah,” kata Thomas, Senin (25/11/2024).
Menurutnya, PPID juga bertanggung jawab menyaring informasi yang belum final, terutama di era digital saat ini di mana informasi sering kali tersebar dengan cepat. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.
“Kecepatan penyebaran informasi di era digital memang menguntungkan, tetapi tanpa validasi, justru bisa menjadi bumerang. Kami memastikan informasi yang keluar benar-benar akurat dan sesuai prosedur,” tambahnya.
Dispora Kaltim mengakui bahwa transparansi informasi tidak hanya membantu menjaga kepercayaan publik, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik. Thomas berharap, dengan sistem yang sudah ada, masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung berbagai program yang dijalankan oleh Dispora Kaltim.
“Pada akhirnya, kami ingin masyarakat menerima informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Hal ini penting untuk mencegah spekulasi yang bisa mengganggu hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” tutupnya.
[TOS | ADV DISPORA KALTIM]
Related Posts
- YLBHI Desak Presiden Cabut Perpres 111/2025 dan Hentikan Persekusi Minoritas Gender
- Aliansi Perempuan Indonesia Kecam Persekusi SOGIE, Desak Evaluasi Aturan Diskriminatif
- AJI Indonesia Kecam Pengadangan Liputan di Pulau Obi dan Sikap Hotman Paris
- Sakti Gemas Didorong Jadi Pusat Layanan Digital Kaltim, Pemprov Fokus Perkuat Integrasi Data
- Koalisi Masyarakat Sipil Desak Kemenkeu Batalkan Pelibatan Babinsa Awasi Pajak









