Kaltimtoday.co, Samarinda - Program seragam gratis di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Distribusi seragam yang dinilai terlambat membuat sebagian orang tua terpaksa membeli atau menalangi kebutuhan seragam anak terlebih dahulu, meski program tersebut seharusnya meringankan beban masyarakat.

Praktisi Pendidikan Kaltim, Abdul Rozak, menilai keterlambatan distribusi seragam gratis yang terjadi dalam dua tahun terakhir membuat esensi program tersebut bergeser. Menurutnya, seragam semestinya sudah diterima siswa sebelum atau saat tahun ajaran baru dimulai.

“Seragam gratis itu program pemerintah yang bagus. Intinya semua akan mendapatkan. Cuma beberapa sudah dua tahun ini mengalami keterlambatan,” kata Abdul Rozak pada Jumat (24/7/2026).

Ia menilai, program seragam gratis seharusnya dapat dirasakan masyarakat sejak awal anak memasuki sekolah. Dengan demikian, bantuan tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat sekaligus menciptakan rasa senang bagi masyarakat.

“Esensi seragam gratis itu ketika diberikan di awal sebelum anak-anak masuk sekolah. Kalau diberikan September atau November, esensi masyarakat tentang gratis itu sudah bergeser,” ujarnya.

Menurutnya, keterlambatan distribusi juga dapat menimbulkan persoalan sosial bagi siswa. Sebab, ketika sudah masuk sekolah, siswa tetap membutuhkan seragam untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar bersama teman-temannya.

Ia menyebut, meski terdapat kemungkinan siswa diperbolehkan menggunakan pakaian lain sembari menunggu seragam gratis, kondisi tersebut tetap berpotensi membuat siswa merasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan sekolah.

“Ketika dia berada dalam satu komunitas dan dia tidak seragam, itu bisa merasa tersisihkan. Itu dampak sosial yang terjadi,” jelasnya.

Karena itu, Abdul Rozak mendorong pemerintah dan Dinas Pendidikan melakukan terobosan untuk mempercepat proses distribusi seragam gratis. Salah satunya dengan memangkas mata rantai distribusi dan melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) penjahit yang berada di wilayah sekitar sekolah.

Menurutnya, sekolah dapat diberikan ruang untuk bekerja sama dengan UKM yang telah ditunjuk. Proses pengukuran seragam pun dapat dilakukan bersamaan dengan daftar ulang siswa, sehingga waktu produksi dan distribusi bisa lebih singkat.

“Mata rantainya harus diputus. Setiap sekolah diberi otonomi bekerja sama dengan UKM yang ditunjuk. Ketika siswa daftar ulang, langsung diukur bajunya, jadi bisa cepet distribusinya,” tutupnya.

[RWT]