DPRD SAMARINDA
Tak Sekadar Wadah Persaudaraan, Paguyuban Blitar Didorong Berkontribusi bagi Samarinda
Kaltimtoday.co, Samarinda - Paguyuban warga perantauan di Samarinda didorong tidak hanya menjadi wadah mempererat persaudaraan, tetapi juga berperan dalam mendukung program pembangunan daerah. Keterlibatan organisasi kemasyarakatan dinilai dapat memperluas jangkauan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan Persaudaraan Paguyuban Blitar Kalimantan Timur (PPBK) memiliki peluang untuk membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Samarinda, terutama melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, komunikasi antara paguyuban dan pemerintah perlu terus dibangun agar keberadaan organisasi tidak terbatas pada aktivitas internal, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap berbagai program daerah.
“Dengan adanya paguyuban ini kita menjadikan wadah untuk persaudaraan bagi warga Blitar dan juga bisa membangun komunikasi. Di mana pun mereka berada, warga Blitar tetap satu saudara,” ujar Helmi saat menghadiri pengukuhan PPBK sekaligus peringatan Milad ke-1 di Taman Kebudayaan, Selasa (6/10/2026).
Salah satu bentuk keterlibatan tersebut terlihat melalui sosialisasi ketahanan pangan yang turut digelar dalam rangkaian kegiatan PPBK. Helmi menilai kegiatan semacam itu dapat menjadi ruang bagi organisasi kemasyarakatan untuk mendukung program pemerintah.
“Menurut kami, ini sangat bagus untuk kebersamaan dan bekerja sama dengan pemerintah,” katanya.
Helmi berharap PPBK yang berpusat di Samarinda dapat mengembangkan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi dengan pemerintah kota.
“Semoga nanti karena wadahnya di Samarinda, bisa bersinergi dengan Pemkot. Selamat datang dan sukses untuk PPBK,” pungkasnya.
Dorongan tersebut disampaikan Helmi dalam kegiatan pengukuhan PPBK dan peringatan hari jadi pertama organisasi tersebut. Ia berharap keberadaan paguyuban warga Blitar di Kalimantan Timur dapat memperkuat hubungan sosial antarwarga sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah.
[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]
Related Posts
- Kemenaker Targetkan Pembahasan UMP 2027 Tuntas Akhir November 2026
- Sengketa Bagi Hasil Rp25,9 Miliar, Petani Tim 37 Kaubun Menanti Putusan Banding
- Rudianto Amirta Dilantik Jadi Rektor Unmul, Kemendiktisaintek Minta Kampus Perkuat Kontribusi
- Karhutla Berulang di Kalimantan, Koalisi PWYP Tagih Akuntabilitas Pemerintah dan Pemegang Izin
- Disnaker Tolak Pencatatan SPK Unmul, Serikat Pekerja Siapkan Sanggahan Ketiga hingga Rencana Hukum Lanjutan









