Kaltimtoday.co, Samarinda - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda dalam APBD 2026 mengalami rasionalisasi setelah proyeksi awal dinilai terlalu tinggi. Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah target penerimaan parkir berlangganan yang sebelumnya dipatok sekitar Rp200 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi mengatakan, rasionalisasi diperlukan agar target pendapatan daerah sesuai dengan kemampuan realisasi di lapangan.

Menurutnya, target PAD Samarinda pada 2026 sebelumnya berada di kisaran Rp1,4 triliun. Sementara untuk 2027, target yang disusun berada di angka sekitar Rp1,3 triliun.

“Di 2026 mereka pasang target terlalu tinggi, Rp1,4 berapa. Sementara di 2027 saja kami pasang Rp1,3 triliun. Harus rasionalisasi itu,” kata Iswandi.

Ia mengatakan, salah satu faktor yang membuat target awal PAD perlu dievaluasi adalah penerimaan dari parkir berlangganan. Program tersebut sebelumnya dibebani target sekitar Rp200 miliar, namun pelaksanaannya masih membutuhkan waktu untuk sosialisasi dan penguatan sistem.

“Mungkin kalau di ujung tahun masih perlu waktu sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi ada rasionalisasi,” ujarnya.

Selain PAD, Iswandi menyebut terdapat penyesuaian terhadap target penerimaan retribusi daerah. Ia memperkirakan penyesuaian pada komponen tersebut berada di kisaran Rp57 miliar.

Namun, Iswandi menegaskan rasionalisasi tidak berarti seluruh target pendapatan daerah mengalami penurunan secara drastis. Penyesuaian dilakukan dengan memilah kembali sejumlah target berdasarkan kemampuan realisasi dan kondisi fiskal daerah.

“Kurang lebih begitu-begitu saja, tidak terlalu signifikan. Hanya disesuaikan mana yang bisa ditangguhkan dulu, mana yang prioritas,” katanya.

Di sisi lain, postur APBD Samarinda 2026 juga mengalami perubahan. Anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,8 triliun turun menjadi sekitar Rp3,6 triliun.

Iswandi mengatakan perubahan tersebut berkaitan dengan belum optimalnya sejumlah transfer ke daerah, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) dan dana bagi hasil.

“Awalnya 2026 murni Rp3,8 triliun. Turun jadi Rp3,6 triliun. Ya wajar, karena ada transfer kita yang belum jalan, ada TKD, ada DBH, macam-macam,” ujarnya.

Menurut Iswandi, penyesuaian target pendapatan diperlukan agar postur APBD tidak dibangun berdasarkan angka yang sulit direalisasikan.

Ia menilai target pendapatan harus disusun berdasarkan perhitungan yang realistis bersama perangkat daerah terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Untuk target 2027, DPRD Samarinda menilai angka sekitar Rp1,3 triliun masih rasional dan dapat menjadi sasaran yang harus dikejar pemerintah kota.

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]