Daerah
Temuan Berkas Administrasi Bermasalah, Pemprov Kaltim Minta Pendaftar Gratispol Segera Lakukan Perbaikan
Kaltimtoday.co, Samarinda - Program pendidikan (Gratispol) saat ini masih di tahap proses pencairan yang jatuh pada minggu kedua November 2025. Dalam prosesnya, masih banyak ditemukan berkas administrasi pendaftar gratispol yang dibutuhkan perbaikan secepatnya.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah pada Kamis (6/11/2025).
Ia meminta seluruh penerima program bantuan pendidikan Gratispol segera melengkapi berkas administrasi agar pencairan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berjalan sesuai jadwal.
“Kamu masih menemukan berkas-berkas pendaftar yang salah dalam pengunggahannya, ini harus segera diperbaiki," ujar Dasmiah.
Lebih lanjut, Dasmiah mengatakan bahwa website Gratispol dengan mudah membaca melalui sistem, apakah berkas-berkas yang diunggah sudah tepat atau belum.
Temuan paling sering antara lain e-materai tidak sesuai ketentuan (seharusnya enam, terunggah satu), NIK salah/ tidak terbaca sistem, dan bukti pembayaran UKT yang belum diunggah.
"Akun perbaikan kami buka kembali. Jika mendadak tertutup, laporkan, nanti kami aktifkan lagi. Ada satgas yang siap membantu,” kata Dasmiah.
Ia menegaskan perguruan tinggi telah diminta melakukan mitigasi sejak awal sehingga timeline tetap terjaga. Untuk tahun akademik berikutnya, Pemprov menata ulang alur agar pencairan lebih cepat. Pendaftaran dibuka mulai awal Desember selama satu bulan untuk mahasiswa semester atas.
"Maka dari itu, mohon bersabar karena proses pencairan ini di anggaran perubahan. Yang mana jatuh di November ini. Segera akan kita cairkan ke setiap kampus yang telah melakukan kerjasama dengan pemprov," tutupnya.
[RWT]
Related Posts
- Kemenaker Targetkan Pembahasan UMP 2027 Tuntas Akhir November 2026
- Sengketa Bagi Hasil Rp25,9 Miliar, Petani Tim 37 Kaubun Menanti Putusan Banding
- Rudianto Amirta Dilantik Jadi Rektor Unmul, Kemendiktisaintek Minta Kampus Perkuat Kontribusi
- Karhutla Berulang di Kalimantan, Koalisi PWYP Tagih Akuntabilitas Pemerintah dan Pemegang Izin
- Disnaker Tolak Pencatatan SPK Unmul, Serikat Pekerja Siapkan Sanggahan Ketiga hingga Rencana Hukum Lanjutan









