Kaltimtoday.co, Bontang - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang mencatat, 10 sektor wajib pajak di Kota Taman memiliki tunggakan pajak sejak 2020 lalu. Jumlahnya mencapai Rp57,7 Miliar.

Kepala  Bapenda Bontang, Rafidah mengatakan, mayoritas jumlah tunggakan berada di PBB P2.

"Tunggakan awal saja pasca pelimpahan ada sekitar Rp13 Miliar. Kemudian bertambah hingga Rp40,65 Miliar," kata Rafidah, Senin (21/2/2022).

Menurut Rafidah, hal itu dikarenakan Pemkot menerima pelimpahan kewajiban PBBB P2 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) pada 2013 lalu.

Baca Juga: Pastikan Budaya dan Tradisi Lokal Tak Tergerus, Heri Kiswanto Dorong Aturan Adat di Bontang Kuala

 

Baca Juga: Lindungi Penulis dari Gempuran AI, Pemerintah Pangkas Pajak Royalti Buku Ber-ISBN Jadi 1,5 Persen

Baca Juga: Tak Ada Kemewahan, Waisak 2026 di Bontang Tetap Hangat dengan Semangat Cinta Kasih

Baca Juga: Pemkot Bontang Bagikan Laptop, Disdikbud Minta Guru Terus Adaptif dengan Teknologi

View this post on Instagram

Baca Juga: Usia Pensiun Tak Seragam, Disdikbud Bontang Ingatkan Hak Guru Harus Dilindungi

Baca Juga: Banyak Pelajar Alami Kecelakaan, Disdikbud Bontang Tekankan Pengawasan Orangtua

Baca Juga: Libatkan Karyawan, Pupuk Kaltim Salurkan Hewan Kurban untuk Ribuan Penerima Manfaat di Bontang

Baca Juga: Hadapi Perkembangan Zaman, Saparuddin Minta Guru Maksimalkan Digitalisasi Pendidikan

Baca Juga: Kurangi Potensi Banjir, DPUPR Bontang Siapkan Drainase Primer Bontang Barat

Baca Juga: SDN 010 Bontang Ingin Terapkan Lima Hari Sekolah, Terkendala Musala

Baca Juga: Dua Guru Pensiun Tahun Ini, SDN 010 Bontang Pastikan Pembelajaran Tetap Optimal

Baca Juga: SDN 010 Bontang Sebut Program MBG Disambut Positif oleh Seluruh Murid

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Hadiri Kegiatan Advokasi DP3AKB, Wali Kota Neni Tekankan Bontang Harus Jadi Kota Aman dan Inklusif untuk Semua

"10 sektor tersebut, yakni pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam, Parkir, Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2." beber Rafidah.

Padahal menurutnya, jika semua tunggakan pajak ini bisa dibayarkan oleh pelaku wajib pajak, maka otomatis serapan realisasi PAD 2022 akan meningkat.

"Kalau terserap sebenarnya potensi penambahan bisa sampai Rp 264 Miliar. Sudah  termasuk dengan serapan PAD senilai Rp 207 Miliar," terangnya.

Selain sektor PBB P2, tunggakan juga terjadi di BPHTB dengan nilai Rp 15.8 Miliar. Serta pajak Restoran mencapai Rp 724 Juta.

"Pada 2022 ini kami target menagih kewajiban pajak tersebut. Semua dipilah dan harus dibayar," pungkasnya.

Rafidah pun memperingati pelaku wajib agar segara melunasi tunggakan pembayaran pajaknya.

“Untuk sanksi belum. Mungkin masih sebatas penyegelan seperti halnya yang kita lalukan beberapa waktlu terhadap reklame vendor di toko-toko handphone,” tandas Rafidah.

[NON | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.