Kaltimtoday.co, Bontang - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang mencatat, 10 sektor wajib pajak di Kota Taman memiliki tunggakan pajak sejak 2020 lalu. Jumlahnya mencapai Rp57,7 Miliar.

Kepala  Bapenda Bontang, Rafidah mengatakan, mayoritas jumlah tunggakan berada di PBB P2.

"Tunggakan awal saja pasca pelimpahan ada sekitar Rp13 Miliar. Kemudian bertambah hingga Rp40,65 Miliar," kata Rafidah, Senin (21/2/2022).

Menurut Rafidah, hal itu dikarenakan Pemkot menerima pelimpahan kewajiban PBBB P2 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) pada 2013 lalu.

Baca Juga: Overkapasitas Parah, DPRD Bontang Dorong Kutim Miliki Lapas Sendiri

 

Baca Juga: Sahib Soroti Pentingnya Standar Kapasitas Titik Kumpul Darurat di Gedung Publik

Baca Juga: Empat Siswa SDN 006 Bontang Selatan Wakili Bontang di OSN Tingkat Provinsi

Baca Juga: SDN 006 Bontang Selatan Raih Juara III Lomba Mewarnai Festival Literasi 2026

View this post on Instagram

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Kemenkeu Batalkan Pelibatan Babinsa Awasi Pajak

Baca Juga: Fraksi Nasdem Berau Minta Pemda Peka Maksimalkan Pemasukan PAD dari Perpajakan Kendaraan dan Lahan Industri

Baca Juga: Pulau Kedindingan, ‘’Benteng Terakhir’’ Bontang yang Dipertaruhkan

Baca Juga: Bentengi Jalur Maritim, BBPOM Samarinda Edukasi Awak Kapal KM Egon Cegah Produk Ilegal

Baca Juga: DPRD Bontang Kebut Penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana Kawasan Industri

Baca Juga: Distribusi Seragam Gratis Dimulai, Disdikbud Bontang Prioritaskan Siswa Baru SD dan SMP

Baca Juga: Disdikbud Bontang Dorong Langkah Pencegahan Komprehensif Atasi Kehamilan Anak

Baca Juga: Disdikbud Bontang Pastikan Seragam Gratis Tetap Dibagikan, Distribusi Dilakukan Bertahap

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Rustam Minta Pengembangan Wisata Bahari Menjadi Prioritas Pemkot Bontang

"10 sektor tersebut, yakni pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam, Parkir, Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2." beber Rafidah.

Padahal menurutnya, jika semua tunggakan pajak ini bisa dibayarkan oleh pelaku wajib pajak, maka otomatis serapan realisasi PAD 2022 akan meningkat.

"Kalau terserap sebenarnya potensi penambahan bisa sampai Rp 264 Miliar. Sudah  termasuk dengan serapan PAD senilai Rp 207 Miliar," terangnya.

Selain sektor PBB P2, tunggakan juga terjadi di BPHTB dengan nilai Rp 15.8 Miliar. Serta pajak Restoran mencapai Rp 724 Juta.

"Pada 2022 ini kami target menagih kewajiban pajak tersebut. Semua dipilah dan harus dibayar," pungkasnya.

Rafidah pun memperingati pelaku wajib agar segara melunasi tunggakan pembayaran pajaknya.

“Untuk sanksi belum. Mungkin masih sebatas penyegelan seperti halnya yang kita lalukan beberapa waktlu terhadap reklame vendor di toko-toko handphone,” tandas Rafidah.

[NON | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.