Daerah
188 Puskesmas di Kaltim Disiapkan Layani Vaksinasi Calon Jemaah Haji 2026
Kaltimtoday.co, Samarinda – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) menyiapkan 188 Puskesmas di 10 kabupaten/kota untuk memberikan layanan vaksinasi bagi calon jemaah haji tahun 2026. Fasilitas ini disediakan agar proses imunisasi dapat diakses lebih mudah oleh jemaah sesuai wilayah domisili masing-masing.
Layanan vaksinasi yang diberikan meliputi vaksin meningitis dan polio sebagai syarat kesehatan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Langkah ini dilakukan guna memastikan jemaah memperoleh perlindungan kesehatan sejak sebelum perjalanan ibadah.
Kepala Dinkes Kaltim, dr. Jaya Mualimin, menyampaikan penyediaan layanan di banyak Puskesmas bertujuan meringankan calon jemaah agar tidak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan vaksin.
Di daerah dengan jumlah calon jemaah tinggi, seperti Kota Samarinda dan Balikpapan, sebanyak 26 Puskesmas dengan fasilitas rantai dingin vaksin turut disiagakan untuk menjamin kualitas penyimpanan vaksin tetap terjaga.
Selain vaksinasi, calon jemaah haji juga diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan jemaah memenuhi syarat istithaah atau kemampuan kesehatan untuk menjalankan rangkaian ibadah haji.
Untuk mendukung pelayanan kesehatan selama pelaksanaan ibadah, Dinkes Kaltim juga menyiapkan tenaga medis melalui pelatihan terhadap 21 Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) asal Kaltim. Nantinya, mereka akan bekerja sama dengan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) bidang kesehatan dalam mendampingi jemaah.
[RWT]
Related Posts
- Kirim 430 Atlet ke Asian Games 2026, Presiden Prabowo Janjikan Bonus Rp3 Miliar dan Minta Pelatih Diberi Kenaikan Pangkat
- Insentif Guru Non-ASN Kukar Belum Cair, Disdikbud Minta Sekolah Percepat Rekonsiliasi Data
- Intrusi Air Laut Meningkat, Lima IPA di Samarinda Kurangi Jam Operasional
- Lepas Kontingen Menuju Kejurnas, Perbasasi Kaltim Dorong Regenerasi Atlet Softball Putri untuk Kembali ke Jalur Juara
- Temui Pimpinan DPR, Kepala Desa Minta PP Nomor 16/2026 Ditinjau dan Masa Jabatan Diperpanjang









