Kaltimtoday.co, Samarinda - Memasuki tahun politik di 2020 saat ini, panitia penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda rupanya masih belum menyelesaiakan penganggaran mereka. Pasalnya dari sejumlah dana penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Wali Kota (Pilwali) serentak ini, KPU masih kekurangan anggaran guna biaya honor penyelenggara AD-HOC dari kepastian Pemkot Samarinda.

Dikonfirmasi, Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat mengatakan, ada dua alternatif yang akan dilakukan pihaknya mengingat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun anggaran 2020 sudah diketok.

"Kami diminta riview sama Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), atau pengusulan ulang lewat APBD Perubahan," jelas Firman saat dikonfirmasi Senin (3/2/2020).

Firman juga menerangkan, pertemuan lanjutan untuk review bersama Bappeda segera dijadwalkan kembali. Namun begitu, dia menuturkan jika alternatif pertama melalui review bersama Bappeda Samarinda tidak ada yang bisa diperbaiki, maka KPU Samarinda akan mengusulkan anggaran Honor AD-HOC melalui APBD Perubahan pada tahun anggaran 2020 di bulan mendatang.

"Mau engga mau. Karena usulan di APBD Perubahan yang paling memungkinkan saat ini untuk memenuhi kekurangannya," pungkas Firman.

[JRO | RWT]