Samarinda
Bahas Kasus Covid-19 yang Naik Siginifikan hingga Kendala PPDB 2021, DPRD Samarinda Bakal Panggil Dinas Terkait
Kaltimtoday.co, Samarinda - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baur (PPDB) di Samarinda selama masa pandemi Covid-19 masih mengalami banyak kendala. Hal ini pun mendapat sorotan dari anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Joko Wiratno.
Dia menyebutkan bahwa, pihaknya akan memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk membahas terkait hal tersebut.
"Memang banyak kendala di lapangan. Kami turun ke sekolah-sekolah ternyata banyak ditemukan masalah teknis mengenai pendaftaran siswa, sehingga banyak orangtua pun datang ke sekolah berkonsultasi," ungkap Joko Wiratno.
Sementara itu, lonjakan Covid-19 di Samarinda kembali naik signifikan, terutama di Kecamatan Sungai Pinang dan Samarinda Utara. Untuk mengatisipasinya, Komisi IV akan menggelar rapat bersama untuk persiapan penyekatan hingga penertiban protokol kesehatan maupun fasilitas kesehatan di Samarinda harus segera disiapkan secara matang.
Politisi PAN tersebut menuturkan, jajaran Komisi IV bersama Dinkes dan Disdikbud bakal menggelar rapat sebagai upaya untuk mengatisipasi permasalahan Covid-19 dan kendala PPDB 2021 online.
"Rencananya besok (Kamis, 1/7/2021) kami bersama Dinkes dan Disdikbud melakukan pertemuan di waktu yang berbeda, kemungkinan pagi dan siang hari," sebut Joko Wiratno di Gedung DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Rabu (30/6/2021).
Selain itu, jajaran Komisi IV DPRD Samarinda mengusulkan kepada Disdikbud agar membentuk tim antara pihak sekolah dan Disdikbud untuk melayani orangtua yang sampai saat ini belum bisa melakukan pendaftaran secara online, dapat difasilitasi oleh tim yang telah dibentuk di bawah koordinasi Disdikbud, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat terkait dengan permasalahan PPDB dengan sistem online.
[SDH | ADV]
Related Posts
- Argentina's hot spot for Antarctic cruises insists it didn't cause the hantavirus outbreak
- Fisik Terowongan Samarinda Rampung, Pansus LKPJ Desak Percepatan Izin Operasional Pusat
- Hanya Setor PAD Rp 500 Juta, DPRD Samarinda Soroti Skema Bagi Hasil Varia Niaga di Teras Samarinda
- Anggaran PBI BPJS Kesehatan Cuma Cukup 6 Bulan, DPRD Samarinda Soroti Implementasi Gratispol Kesehatan di Lapangan
- Temui Kejanggalan, Komisi I DPRD Samarinda Dorong Ahli Waris Lahan Puskesmas Sidomulyo Kembali Tempuh Jalur Hukum








