Kaltimtoday.co, Samarinda - Tak dapat dimungkiri, tamparan bagi sektor ekonomi begitu terasa setelah pandemi Covid-19 melanda negeri ini. Imbasnya menurun terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim. Sebagai contoh pada 2020 silam, selama 3 triwulan berturut-turut, pertumbuhan negatif menghampiri perekonomian Kaltim.

Kebijakan yang dinilai tak konsisten dari pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran virus, faktanya memukul dunia usaha. Khususnya dirasakan sebagian besar pengusaha dan penggiat UMKM di Benua Etam.

Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltim, Bakri Hadi memberikan salah satu contoh, yakni saat kebijakan Kaltim Steril mulai diberlakukan pada Februari silam. Banyak penggiat usaha yang mengeluh dan kebingungan terhadap kebijakan itu.

"Pelaku usaha kebingungan kala itu. Apakah tetap menjalankan atau menghentikan usahanya. Yang pasti ini berdampak terhadap pendapatan," ungkap Bakri pada awak media beberapa waktu lalu.

Baca Juga: HPKR Samarinda Soroti Lambannya Perizinan Reklame, Kendala Utama Disebut Ada di Aspek Teknis

 

Baca Juga: Kas Daerah Seret, Utang Rp400 Miliar Pemkot Samarinda Dibayar Bertahap

Baca Juga: Tiga Hari Pencarian, Pemuda yang Hanyut di Sungai Melenyu Kutim Ditemukan Tewas

Baca Juga: Penjaringan Calon Rektor Universitas Muhammadiyah Berau Berjalan, Panitia: Wajib Mengacu Regulasi PP Muhammadiyah

View this post on Instagram

Baca Juga: Hari Kedua Pencarian Pemuda Terseret Arus di Sungai Melenyu Kutai Timur Masih Nihil

Baca Juga: Jumlah Desa Belum Berlistrik di Kaltim Turun, Dinas ESDM Fokus Sasar Wilayah Terisolasi

Baca Juga: Beasiswa Gratispol Kaltim Tahap 3 Cair Rp288 Miliar, Gubernur Ingatkan Kampus Kembalikan UKT Mahasiswa

Baca Juga: Kick Off Pemilihan Rektor Unmul 2026-2030, Panitia Ungkap Lima Bakal Calon Terpilih

Baca Juga: Bisakah IKN Menjadi Suez Baru?

Baca Juga: Fasilitas Belum Merata, DPRD Nilai Samarinda Belum Siap Terapkan Pendidikan Digital Menyeluruh

Baca Juga: Retribusi Samarinda Triwulan I Baru 11 Persen, Komisi II DPRD Bakal Panggil OPD Pengelola

Baca Juga: Komisi IV DPRD Bakal Evaluasi Strategi Pendidikan Samarinda Jelang APBD 2027

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unmul Ajak Siswa SMKN 4 Kenali Dunia Kuliah Lewat IGTS 2026

Adanya pembatasan jam malam juga dinilai cukup memberatkan. Sebab banyak usaha yang harus tutup lebih awal. Berpengaruh terhadap omzet. Sebagai contoh, usaha kuliner biasanya mempunyai jam sibuk sekitar pukul 6 sore hingga 9 malam.

"Pemerintah harusnya melibatkan akademisi dan organisasi perhimpunan. Bisa meminta pertimbangan terkait pengambilan kebijakan yang bakal diterapkan. Perlu ada sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha," lanjutnya.

Melihat pandemi yang masih berlangsung, Bakri tentu berharap agar ke depannya pemerintah bisa lebih konsisten terhadap kebijakan yang diambil. Agar pengusaha juga bisa beradaptasi. Sekaligus tak menciptakan kepanikan di tengah para pengusaha dan masyarakat sekitar.

[YMD | RWT]