Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pelantikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di seluruh daerah, khususnya di Kutai Kartanegara (Kukar) mengalami penundaan.

Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyampaikan tidak bisa berbuat lebih terhadap kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, para calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut diharapkan bisa menerima secara lapang dada.

“Kalau semuanya diserahkan ke Bupati, sudah saya lantik dari kemarin.” Ujarnya. 

Selain membahas pelantikan, Edi pun mengungkapkan sistem kuota yang ditentukan melalui aplikasi. Sistem tersebut membuat pegawai baru ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

"Jadi sekarang itu, yang menempatkan aplikasi, bukan kita. Tidak berkesesuaian dengan kebutuhan di daerah," ungkapnya.

Dirinya pun telah menyampaikan keluhan ini secara resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Ia meminta agar kepala daerah diberikan kewenangan lebih dalam menentukan penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan daerah.

Lebih lanjut, Edi menjelaskan bahwa awalnya penggajian P3K sempat direncanakan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), tetapi akhirnya dikembalikan ke daerah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki tanggung jawab penuh terhadap P3K.

"Kami yang menggaji, tapi kami tidak bisa menempatkan sesuai kebutuhan organisasi di daerah. Ini yang menjadi persoalan," katanya.

Di tengah berbagai kendala tersebut, Edi meminta agar para calon P3K dan CPNS tetap bersabar. Ia berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel ke depan agar tenaga kerja bisa benar-benar ditempatkan sesuai dengan kebutuhan di Kukar.

“Itu semua garis besarnya kendala di sini, sabar saja, terima kasih.” Tutupnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]