Kaltimtoday.co, Berau - Belum lama ini, anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menekankan, pentingnya mitigasi bencana alam di wilayah Kalimantan Timur.

Dia juga menyoroti bahwa masih terdapat sekitar 1.700 lubang bekas galian tambang yang tersebar di sejumlah wilayah Kaltim, termasuk di Berau yang belum direklamasi secara serius.

Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serius jika tidak segera ditangani secara komprehensif.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) wilayah Kaltim menyampaikan kekhawatirannya jika penanganan bekas galian lubang tambang tersebut tidak segera ditangani. 

Apalagi, Kabupaten Berau saat ini tergolong rawan banjir, terutama di sejumlah kampung yang berada di wilayah pelosok kampung.

"Lubang-lubang bekas tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi tidak hanya membahayakan keselamatan warga, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem dan mengancam ketahanan pangan daerah, ujar Ketua HKTI Kaltim, Rusianto.

Melihat potensi untuk pemanfaatan lahan pascatambang itu, dirinya menilai jika lahan yang ada dapat dijadikan kawasan produktif. Seperti pertanian, perkebunan, maupun budidaya perikanan dan sektor produktif lainnya.

Langkah tersebut dinilai tidak hanya mampu mengurangi risiko bencana, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Dirinya menilai, pentingnya pengawasan ketat terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang, agar kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut dan generasi mendatang tidak menanggung dampaknya.

"Pemerintah harus cepat tanggap dan tidak boleh membiarkan lahan bekas tambang ini terbengkalai. Jika dikelola dengan baik, lahan tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.

Sekadar informasi, Kabupaten Berau juga, saat ini menempati posisi kedua, teratas se-Kalimantan Timur setelah Kutai Timur, sebagai daerah terluas, hilangnya hutan secara permanen akibat alih fungsi lahan (deforestasi) mencapai 9.378 hektare (data dari simontisi.id)

[MGN | RWT]