Kaltimtoday.co, Berau - Tingginya ketergantungan struktur APBD Kabupaten Berau terhadap dana perimbangan pusat mendapat sorotan tajam dari Fraksi Demokrat Perjuangan DPRD Berau. Pihak legislatif menilai Pemkab Berau perlu segera menata ulang strategi keuangan daerah menyusul tidak adanya alokasi anggaran tambahan pada APBD Perubahan 2026.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, dana transfer dari pemerintah pusat memang masih menjadi tulang punggung utama pembiayaan pembangunan. Proyeksi dana transfer pusat tersebut dilaporkan hampir menyentuh angka Rp2 triliun, berbanding jauh dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya berada di kisaran Rp380 miliar.

Kondisi fiskal yang belum mandiri ini menjadi perhatian serius gabungan fraksi tersebut. Pemerintah daerah didesak untuk mengelola anggaran secara cermat agar kualitas pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu dan tetap berjalan sesuai aturan perundang-undangan.

Juru bicara Fraksi Demokrat Perjuangan, Grace Warastuty Langsa, menyampaikan keprihatinan sekaligus pandangan akhir pihaknya terkait tatanan postur anggaran daerah tersebut.

“Kami memandang perlu adanya optimalisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mendukung pembangunan daerah,” ujar Grace Warastuty Langsa saat membacakan pandangan fraksi.

Selain menyoroti efisiensi dan pengelolaan dana transfer pusat, Fraksi Demokrat Perjuangan juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih pada pengembangan ekonomi kerakyatan, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Grace, sektor UMKM di Kabupaten Berau saat ini menunjukkan geliat positif. Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan peluang usaha mandiri guna menopang perekonomian keluarga di luar penghasilan utama.

Melihat tren positif tersebut, jajaran legislatif meminta Pemkab Berau untuk mengalokasikan porsi anggaran yang memadai bagi pembinaan UMKM. Intervensi anggaran ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal agar memiliki daya saing yang kuat di pasar.

“Ini yang perlu menjadi perhatian utama, dengan harapan alokasi anggaran yang memadai dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, oleh karenanya sektor UMKM juga perlu diperkuat dengan infrastruktur ekonomi,” tegas Grace.

[RWT | ADV DPRD BERAU]