Kaltimtoday.co, Samarinda - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda memutuskan untuk mengubah arah kebijakan pembangunan fisik dengan memprioritaskan pemeliharaan rutin infrastruktur perkotaan. 

Langkah strategis ini diambil guna memastikan fungsi drainase dan jalan tetap optimal di tengah upaya efisiensi anggaran terhadap proyek-proyek berskala besar. 

Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, menegaskan bahwa pengerjaan yang bersifat mendesak bagi masyarakat akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menjelaskan bahwa pihaknya kini lebih selektif dalam memulai proyek baru yang membutuhkan anggaran fantastis. 

Fokus utama dialihkan pada perawatan fasilitas yang sudah ada agar tidak mengalami kerusakan lebih parah.

“Kegiatan yang bentuknya pemeliharaan rutin itu masih tetap usahakan laksanakan. Mungkin yang bentuknya proyek besar itu sudah kita kurangi dulu,” ujar Desy saat disambangi Kaltim Today Rabu (28/1/2025) di Hotel Mercure.

Mengenai pembagian wewenang penanganan banjir, Desy mengklarifikasi bahwa normalisasi sungai besar, khususnya Sungai Karang Mumus (SKM), sepenuhnya merupakan ranah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Dinas PUPR Samarinda selama tiga tahun terakhir tidak menyentuh proyek normalisasi pada skala sungai utama tersebut karena keterbatasan kewenangan dan pembagian tugas yang telah disepakati. 

Sebagai gantinya, Pemerintah Kota Samarinda berkonsentrasi pada penanganan anak-anak sungai, seperti yang berlokasi di wilayah Loa Bakung, guna memastikan aliran air menuju sungai utama tetap lancar. 

Selain anak sungai, perhatian utama Dinas PUPR tertuju pada pemeliharaan drainase perkotaan yang dikelola oleh Satuan Tugas (Satgas) drainase atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tim Hantu Banyu. 

Tim ini bekerja secara rutin berdasarkan jadwal yang telah disusun setiap tahun, serta merespons permintaan mendesak yang masuk dari pihak kelurahan maupun kecamatan. Program ini dinilai vital karena bersentuhan langsung dengan titik-titik genangan di pusat kota.

Meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran di beberapa sektor, Desy memastikan bahwa pos anggaran untuk Satgas, termasuk Tim Hantu Banyu, tidak mengalami pemotongan. Hal ini dilakukan karena keberadaan personel lapangan tersebut bersifat krusial dalam mitigasi dampak cuaca di Samarinda.

“Intinya kalau untuk yang pekerjaan normalisasi tidak ada pengurangan, khusus semua pekerjaan yang bentuknya Satgas, mau itu Satgas Jalan atau Satgas (drainase),” tegasnya.

Terkait besaran anggaran, pada tahun lalu dialokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk mendukung operasional Tim Hantu Banyu, yang mencakup upah personel hingga pengadaan sarana pendukung. 

Namun, untuk tahun anggaran berjalan, pihaknya melakukan pengetatan pada pos pengadaan barang atau alat baru agar anggaran dapat dialokasikan secara maksimal untuk biaya operasional dan upah pekerja. 

Anggaran Rp15 miliar tersebut tetap diupayakan tersedia secara utuh sepanjang tahun, meskipun realisasinya akan bergantung pada kesanggupan fiskal daerah.

[RWT]