Daerah
Direktur Produk Hukum dari Ditjen Otda Kemendagri, Makmur Marbun Dikabarkan Bakal Dilantik Jadi Pj Bupati PPU Besok
Kaltimtoday.co, Samarinda - Direktur Produk Hukum Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Makmur Marbun dikabarkan akan dilantik sebagai Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (18/9/2023).
Senin (18/9/2023) sekitar pukul 10.30 Wita tadi, gladi bersih tampak dilakukan pihak Pemprov Kaltim. Dikonfirmasi mengenai adanya jadwal pelantikan esok hari, Kepala Biro (Kabiro) Adpim Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Kaltim, Syarifah Alawiyah atau Yuyun membenarkan.
"Pak Gubernur dijadwalkan akan melantik," ucap Yuyun.
Berdasarkan informasi yang beredar, Pj Bupati PPU telah ditunjuk oleh Mendagri, Tito Karnavian. Makmur Marbun disebut-sebut bakal mengemban tugasnya sebagai Pj Bupati PPU selama setahun ke depan.
Jika tak ada perubahan, pelantikan akan terlaksana esok hari di Kantor Gubernur Kaltim, Ruang Ruhui Rahayu. Pelantikan akan digelar pada pukul 14.30 Wita esok hari.
"Pelantikan dijadwalkan besok siang," sambungnya.
Pemprov Kaltim memang enggan berkomentar banyak soal Pj Bupati PPU. Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan kewenangan untuk penetapan Pj Bupati PPU ada di ranah pusat.
"Sebab ini kewenangannya dari pusat, jadi kita tunggu saja siapa yang akan menjabat sebagai Pj Bupati PPU," jelas Sri Wahyuni beberapa waktu lalu.
"Pj Bupati PPU tunggu saja nanti ya, sabar saja, jangan mendahului," tandasnya.
[RWT]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Gandeng Baznas, Kemdiktisaintek Buka Beasiswa untuk 200 Mahasiswa Palestina Kuliah di Indonesia
- Kirim 430 Atlet ke Asian Games 2026, Presiden Prabowo Janjikan Bonus Rp3 Miliar dan Minta Pelatih Diberi Kenaikan Pangkat
- Insentif Guru Non-ASN Kukar Belum Cair, Disdikbud Minta Sekolah Percepat Rekonsiliasi Data
- Intrusi Air Laut Meningkat, Lima IPA di Samarinda Kurangi Jam Operasional
- Temui Pimpinan DPR, Kepala Desa Minta PP Nomor 16/2026 Ditinjau dan Masa Jabatan Diperpanjang









